Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Net
Langkah Pemerintah yang berencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dinilai sebagai upaya antisipatif menghindari jebolnya APBN. Plus mengurangi dampak krisis global yang tengah melanda dunia.
"Ya pilihannya adalah, apakah pemerintah mau terus membakar uang untuk subsidi BBM yang sudah mencapai 520 triliun? Itu pilihannya," kata anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/8).
"Kalau pemerintah enggak mau menaikkan BBM, artinya APBN kita akan dijebol terus sampai mungkin 700 triliun. Sementara APBN 2.200 triliun, kalau dibakar untuk BBM saja gimana?†sambungnya.
Selain itu, harga minyak dunia juga saat ini sangat tinggi sebagai dampak negatif perang Rusia-Ukraina dan pandemi Covid-19 yang melanda dunia.
“Harga tidak terelakkan karena menang harga dunia lagi guncang dan meroket tajam. Itu kan tidak terhindarkan karena pemerintah tidak berpihak, tapi memang harga dunia lagi naik tinggi karena konflik di Ukraina-Rusia,†tutur legislator asal PDI Perjuangan ini.
Ia pun menyarankan agar pemerintah bisa mengalokasikan dana subsidi yang besar tersebut untuk memberikan bantuan langsung kepada rakyat kecil yang membutuhkan. Ketimbang memberikan subsidi BBM jenis Pertalite namun mayoritas dinikmati kalangan menengah ke atas.
“Memang sudah saatnya subsidi itu diubah menjadi subsidi langsung. Karena yang menikmati subsidi BBM itu kalau kalian investigasi dan lihat sendiri bukan orang miskin. Orang miskin enggak punya motor, enggak punya mobil. Kalaupun orang miskin hanya punya motor, dia hanya menerima 1,2 sampai 2 juta rupiah per tahun,†ujarnya.
"Sementara satu mobil orang kaya kalau dia minum Pertalite, kalau BBM disubsidi, itu bisa mendapat sampai 20 juta (rupiah). Nah apakah mekanisme ini mau dipertahankan? Belum lagi kalau dia bocor ke industri oleh permainan mafia-mafia di bawah,†imbuh Deddy.
Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan secara jernih, apakah terus membakar uang negara yang cukup banyak hanya untuk dikonsumsi masyarakat kaya raya, atau bisa memberikan bantuan langsung untuk rakyat kecil.
Lebih jauh, Deddy ingin melihat cara pemerintah mengelola subsidi. Karena sudah habis Rp 520 triliun untuk subsidi. Artinya itu justru menghilangkan keleluasaan ruang fiskal pemerintah untuk membuat program-program konkret bagi orang miskin.
"Jadi bayangkan uang 520 triliun itu langsung jadi jaring pengaman sosial yang luar biasa, modal kerja yang luar biasa bagi rakyat miskin. Tetapi karena semua disubsidi tidak peduli orang kaya atau miskin akibatnya kan seperti ini,†demikian Deddy.
