Berita

Bedah buku 'Mata Air Indonesia Maju-Gagasan Kepada Cak Imin/Net

Politik

Petani Belum Sejahtera, Pakar Titip Kebijakan Pangan dan Agraria ke Cak Imin

JUMAT, 19 AGUSTUS 2022 | 19:39 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Persoalan pertanian dalam negeri bukan hanya terletak pada produktivitas, melainkan darurat kebijakan kesejahteraan terhadap kaum petani.

"Bagaimana petani itu sejahtera? Ini yang sampai sekarang masih belum bisa dilakukan oleh pemerintah," kata Ahli Ekonomi Politik Pangan, Khudori dalam bedah buku 'Mata Air Indonesia Maju-Gagasan Kepada Cak Imin', Jumat (19/8).

Mengenai pengelolaan lahan, kondisi petani Indonesia sangat memprihatinkan. Pertanian Indonesia juga masih kalah jauh dibanding negara-negara lain. Padahal, kata Khudori, sumbangsih petani kecil di dalam negeri sangat besar.


"Petani kecil kita output-nya kalau dihitung secara keseluruhan nasional sangat besar. Tapi tidak bisa menggantungkan mereka, petani kecil terbatas lahannya," jelasnya.

Oleh karenanya, yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan kesejahteraan dari pemerintah. Pemerintah harus melakukan pemberdayaan secara maksimal dan serius terhadap kaum petani.

"Yang dilakukan pemerintah hari ini lebih banyak ke proyek. Kalau proyek selesai, ya selesai (semuanya). (Seharusnya) Enggak bisa begitu. Kalau fokusnya pemberdayaan, harus berkelanjutan. Mungkin satu sampai dua tahun nggak kelihatan, karena melihat ke prosesnya," ungkapnya.

Melalui pemberdayaan pula, petani harus dipastikan bisa mandiri dan berdaya. Namun hal ini memang butuh kebijakan yang panjang. Artinya tidak bisa satu atau dua tahun hasilnya langsung kelihatan.

Masih dalam acar bedah buku yang sama, Ahli Ekologi dan Pertanian IPB, Rina Mardiana meminta Cak Imin memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan agraria yang berkeadilan.

Sebab masalah pengelolaan SDA dan agraria merupakan dua hal yang sangat mendasar dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi di masa depan.

"Pesan saya nih buat Cak Imin, kalau nanti nyapres jadi presiden, maka buatlah 'omnibus law' khusus untuk sumber daya alam dan pembangunan agraria. Itu adalah yang paling mendasar," tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Legislator Gerindra Dipanggil Majelis Kehormatan Usai Viral Main Game saat Rapat

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:19

Emas Antam Ambruk, Satu Gram Dibanderol Rp2,81 Juta

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:10

Di Forum BRICS, Sugiono Kenang Empat TNI Gugur dalam Misi Perdamaian Lebanon

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:02

Pengamat: Kombinasi Sentimen Global Bikin Rupiah Tersungkur

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:29

Jakarta Masih Ibu Kota Kabar Baik untuk Masa Depan Indonesia

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:23

ARUKKI Surati Ketua KPK, Minta Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Diperiksa

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:16

Jemaah Haji Lansia dan Sakit Tetap Raih Pahala Meski Beribadah di Hotel

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:09

Resmi Masuk RI! Ini Spesifikasi dan Harga MacBook Neo, Laptop Termurah Apple

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:03

PKB Gagas Reformasi Perlindungan Santri Lewat Temu Nasional Ponpes

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:01

Di Balik Pelemahan Rupiah, Ada Tekanan Besar pada Ekonomi Domestik

Jumat, 15 Mei 2026 | 10:51

Selengkapnya