Berita

Bedah buku 'Mata Air Indonesia Maju-Gagasan Kepada Cak Imin/Net

Politik

Petani Belum Sejahtera, Pakar Titip Kebijakan Pangan dan Agraria ke Cak Imin

JUMAT, 19 AGUSTUS 2022 | 19:39 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Persoalan pertanian dalam negeri bukan hanya terletak pada produktivitas, melainkan darurat kebijakan kesejahteraan terhadap kaum petani.

"Bagaimana petani itu sejahtera? Ini yang sampai sekarang masih belum bisa dilakukan oleh pemerintah," kata Ahli Ekonomi Politik Pangan, Khudori dalam bedah buku 'Mata Air Indonesia Maju-Gagasan Kepada Cak Imin', Jumat (19/8).

Mengenai pengelolaan lahan, kondisi petani Indonesia sangat memprihatinkan. Pertanian Indonesia juga masih kalah jauh dibanding negara-negara lain. Padahal, kata Khudori, sumbangsih petani kecil di dalam negeri sangat besar.


"Petani kecil kita output-nya kalau dihitung secara keseluruhan nasional sangat besar. Tapi tidak bisa menggantungkan mereka, petani kecil terbatas lahannya," jelasnya.

Oleh karenanya, yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan kesejahteraan dari pemerintah. Pemerintah harus melakukan pemberdayaan secara maksimal dan serius terhadap kaum petani.

"Yang dilakukan pemerintah hari ini lebih banyak ke proyek. Kalau proyek selesai, ya selesai (semuanya). (Seharusnya) Enggak bisa begitu. Kalau fokusnya pemberdayaan, harus berkelanjutan. Mungkin satu sampai dua tahun nggak kelihatan, karena melihat ke prosesnya," ungkapnya.

Melalui pemberdayaan pula, petani harus dipastikan bisa mandiri dan berdaya. Namun hal ini memang butuh kebijakan yang panjang. Artinya tidak bisa satu atau dua tahun hasilnya langsung kelihatan.

Masih dalam acar bedah buku yang sama, Ahli Ekologi dan Pertanian IPB, Rina Mardiana meminta Cak Imin memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan agraria yang berkeadilan.

Sebab masalah pengelolaan SDA dan agraria merupakan dua hal yang sangat mendasar dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi di masa depan.

"Pesan saya nih buat Cak Imin, kalau nanti nyapres jadi presiden, maka buatlah 'omnibus law' khusus untuk sumber daya alam dan pembangunan agraria. Itu adalah yang paling mendasar," tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya