Berita

Anggota Bawaslu RI, Puadi/RMOL

Politik

Bawaslu Ungkap Dua Langkah Hukum Bisa Diambil 16 Parpol yang Gagal Ikut Pemilu 2024

JUMAT, 19 AGUSTUS 2022 | 15:13 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Laporan keberatan 16 partai politik (parpol) yang tidak bisa melanjutkan ke tahap verifikasi administrasi akan ditindaklanjuti Badan Pengawas Pemilu.

Anggota Bawaslu RI yang mengepalai Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi, Puadi menjelaskan, Bawaslu memiliki dua mekanisme untuk memproses keberatan yang akan diajukan.

Dua mekanisme tersebut yakni, pertama penanganan "Sengketa Proses" dan kedua penanganan "Dugaan Pelanggaran Administrasi".

"Pertanyaannya, kira-kira mau ke mana? Silakan saja partai yang bisa memaknai. Jadi kita tidak bisa, tidak boleh Bawalsu menggiring mereka untuk mau ke sengketa atau administrasi," ujar Puadi kepada wartawan Jumat (19/8).

Puadi menjelaskan, 16 parpol yang tidak bisa ikut tahap verifikasi lantaran dokumen persyaratan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2024 dinyatakan tidak lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Partai-partai yang dinyatakan tidak lengkap tersebut sudah melakukan audiensi dengan pimpinan Bawaslu pada Kamis kemarin (18/8) untuk berkonsultasi menganai proses hukum yang akan dilakukan.

"Ada 6 parpol ya yang datang ke Bawaslu (kemarin) untuk bertanya, selain beraudiensi juga berkonsultasi. Terkait apa? Terkait melakukan upaya hukum," ungkapnya.

Dalam konsultasi tersebut, dipaparkan Puadi, tentang dua langkah hukum yang bisa diambil parpol yang terhenti jalannya untuk menjadi peserta Pemilu Serentak 2024.

Bahkan, mantan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini menjabarkan sejumlah hal yang harus dipahami parpol sebelum mengajukan gugatan ke Bawaslu RI terhadap hasil tahapan pendaftaran parpol yang berlangsung sejak 1 hingga 14 Agustus 2022 lalu.

Pertama, adalah mengenai keterpenuhan syarat dalam mengajukan langkah hukum "Sengekta Proses", salah satunya adalah "objek sengketa".

"Kalau ternyata ada beberapa partai yang dikembalikan (dokumen pendaftarannya), dan dia pegang semacam surat atau semacam berita acara atau surat keputusan maka itu bisa jadi objek sengketa," paparnya.

Sementara, apabila ada parpol yang dokumen pendaftarannya dikembalikan KPU RI namun tidak memperoleh berita acara, maka bisa melalui jalur hukum dugaan pelanggaran administrasi.

"Nah kalau ternyata, misalkan ada prosedur seperti Sipol dimaknai hanya sebagai alat bantu, dan kalaupun dia (parpol) tidak memakai Sipol, maka KPU itu tidak boleh menolak terhadap partai masuk tidak melalui pintu Sipol itu (untuk mendaftar)," kata Puadi.

"Kalau dia (KPU RI) menolak, akan menimbulkan, termasuk juga ketika KPU tidak melakukan verifikasi faktual, maka akan terjadi (potensi) pelanggaran administrasi," sambugnya.

Dari penjelasan itu, Puadi memastikan Bawaslu sama sekali tidak memberikan intervensi apapun kepada parpol untuk mengambil langkah hukum dalam memprotes kerja-kerja KPU Ri di tahapan awal Pemilu Serentak 2024.

"Kita hanya memberi sebuah gambaran bahwa demikian persoalannya. Sehingga terserah kalau memaknai itu sebagai sengekta, dia punya waktu 3 hari setelah SK (surat keputusan) keluar. Kalau itu memang objek sengketa," tegasnya.

"Tapi kalau pelanggaran administrasi terkait prosedur, maka si pelapor itu punya waktu 7 hari sejak dia ketahui. Sejak dia tahu peristiwa terhadap prosedur, kesalahan mekanisme yang dilakukan KPU," demikian Puadi.

Populer

China Batalkan Ribuan Penerbangan di Tengah Rumor Kudeta Xi Jinping

Minggu, 25 September 2022 | 11:59

Bawa Keranda dan "Kardus Durian" ke Gedung Merah Putih, Gemas NU Minta KPK Tangkap Cak Imin

Rabu, 28 September 2022 | 13:44

Mengenal Li Qiaoming, Jenderal yang Dirumorkan Jadi Dalang Kudeta Xi Jinping

Minggu, 25 September 2022 | 14:02

Muncul Rumor Xi Jinping Dikudeta Militer dan Berada dalam Tahanan Rumah

Minggu, 25 September 2022 | 06:08

Sayangkan Ade Armando, Bank Mandiri: Menyesatkan dan Mengaburkan Inti Permasalahan

Senin, 26 September 2022 | 21:55

Deklarasikan Anies, Tiga Partai akan Dapat Coattail Effect

Minggu, 25 September 2022 | 14:30

Ketum Partai Republik Satu Jadi Tersangka Kasus Korupsi Waskita Beton

Kamis, 22 September 2022 | 22:25

UPDATE

Anies Ikut Barisan Japto

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 21:35

Jimly hingga Mahfud MD Sepakat Langkah DPR Berhentikan Aswanto Melanggar UUD 1945

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 21:17

Kemenaker MoU dengan ARCO Saudi Terkait Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 20:58

Bawa Paket Sembako, Korlantas Polri Sapa Anak-anak dan Lansia di Panti Kasih Imanuel

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 20:43

Pasien Aktif Covid-19 Naik 103 Orang, Pasien Sembuh 1.526 Kasus

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 20:18

Hindari Perpecahan, Kapolri Pesan Kedepankan Politik Persatuan

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 19:56

Warga Semarang ke Firli Bahuri: Tolong Pak jadi Presiden Agar Indonesia Bersih

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 19:33

Resmi Jadi Anggota, Anies Baswedan Bakal Berikan Manfaat Bagi Pemuda Pancasila

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 18:44

PT AWS Lapor Polisi Usai Ditipu Proyek Antigen Senilai Rp 34 Miliar

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 18:37

Dituduh Kriminalisasi Anies, Firli Bahuri: Kerja KPK Diuji di Pengadilan, Bukan Hasil Opini

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 18:24

Selengkapnya