Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi/Net
Pemangkasan subsidi energi akan berdampak buruk bagi masyarakat kecil yang selama ini menggunakan BBM jenis Pertalite.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, pemerintah akan mengalokasikan subsidi sebesar Rp 297,1 triliun, di mana Rp 210,6 triliun untuk subsidi energi dan Rp 86,5 triliun untuk subsidi nonenergi.
Besaran subsidi itu jauh lebih rendah dari realisasi subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun di tahun ini.
Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, pemerintah seharusnya mencari sumber pendanaan lain untuk mencegah kenaikan harga BBM bersubsidi (Pertalite).
"Harusnya pemerintah itu lebih kreatif mencari pendapatan dana,†ujar Uchok kepada wartawan, Jumat (19/8).
Uchok khawatir jika wacana kenaikan BBM bersubsidi benar-benar terwujud. Menurutnya, hal itu akan membuat rakyat berada dalam posisi yang sangat sulit.
"Kalau subsidi dikurangi itu memang pemerintah panik karena 2023 tidak punya uang. BI tidak boleh lagi membantu seusai dengan anjuran IMF," tambahnya.
Kenaikan anggaran perlindungan sosial juga dinilai tidak cukup kuat untuk mengurangi beban rakyat. Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Anggaran tersebut meningkat 11% dari anggaran perlinsos tahun ini yang sebesar Rp 431,5 triliun.
"Buat rakyat ini hanya obat sementara, tapi penderitaan akan menahun akibat kenaikan harga bahan pokok. Makanya rakyat seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula," jelasnya.
Oleh sebab itu, Uchok menyarankan agar pemerintah juga memikirkan cara lain untuk meminimalkan dampak dari kenaikan harga BBM dan berbagai bahan pokok.
"Pertalite untuk rakyat dinaikkan, tapi pejabat masih ada yang dapat fasilitas mewah. Kalau Pertalite dinaikkan, pejabat harus hidup sederhana seperti rakyat,†demikian Uchok.
