Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD: Kelompok Sambo Seperti Menjadi Kerajaan di Dalam Polri

KAMIS, 18 AGUSTUS 2022 | 19:38 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kelompok Ferdy Sambo disebut memiliki kekuatan di internal Polri. Bahkan kelompok ini diibaratkan seperti mempunyai kerajaan sendiri di Korps Bhayangkara.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD saat berbincang dengan mantan anggota Komisi III DPR RI, Akbar Faizal di kanal Akbar Faizal Uncensored.

Awalnya, Akbar Faizal mempertanyakan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dalam kasus penembakan Brigadir J dengan tersangka Ferdy Sambo.


Dalam Perpres 73/2020 Pasal 3 E disebutkan, tugas Kemenko Polhukam melakukan penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga.

"Pada kasus ini (Polri), apakah masuk kategori tidak terselesaikan awalnya?" tanya Akbar Faizal dikutip redaksi, Kamis (18/8).

Menjawab pertanyaan tersebut, Menko Mahfud menyebut keterlibatan Kemenko Polhukam dalam kasus Sambo bukan dilihat dari persoalan antar institusi, melainkan karena ada banyak masalah di dalamnya.

Saat menjelaskan inilah Mahfud menyebut ada semacam kerajaan tersendiri bagi kelompok Ferdi Sambo di Polri.

"Yang jelas ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural. Tidak bisa dipungkiri ada kelompok Sambo sendiri yang seperti menjadi kerajaan Polri di dalamnya, seperti Sub Mabes yang sangat berkuasa," kata Mahfud MD.

Kelompok inilah yang kemudian berusaha menghalang-halangi proses hukum terhadap Ferdy Sambo yang disangkakan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

"Saya sudah sampaikan ke Polri dan ini harus diselesaikan," tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya