Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD: Kelompok Sambo Seperti Menjadi Kerajaan di Dalam Polri

KAMIS, 18 AGUSTUS 2022 | 19:38 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kelompok Ferdy Sambo disebut memiliki kekuatan di internal Polri. Bahkan kelompok ini diibaratkan seperti mempunyai kerajaan sendiri di Korps Bhayangkara.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD saat berbincang dengan mantan anggota Komisi III DPR RI, Akbar Faizal di kanal Akbar Faizal Uncensored.

Awalnya, Akbar Faizal mempertanyakan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam dalam kasus penembakan Brigadir J dengan tersangka Ferdy Sambo.


Dalam Perpres 73/2020 Pasal 3 E disebutkan, tugas Kemenko Polhukam melakukan penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga.

"Pada kasus ini (Polri), apakah masuk kategori tidak terselesaikan awalnya?" tanya Akbar Faizal dikutip redaksi, Kamis (18/8).

Menjawab pertanyaan tersebut, Menko Mahfud menyebut keterlibatan Kemenko Polhukam dalam kasus Sambo bukan dilihat dari persoalan antar institusi, melainkan karena ada banyak masalah di dalamnya.

Saat menjelaskan inilah Mahfud menyebut ada semacam kerajaan tersendiri bagi kelompok Ferdi Sambo di Polri.

"Yang jelas ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural. Tidak bisa dipungkiri ada kelompok Sambo sendiri yang seperti menjadi kerajaan Polri di dalamnya, seperti Sub Mabes yang sangat berkuasa," kata Mahfud MD.

Kelompok inilah yang kemudian berusaha menghalang-halangi proses hukum terhadap Ferdy Sambo yang disangkakan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

"Saya sudah sampaikan ke Polri dan ini harus diselesaikan," tandasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya