Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Prof Anthony Budiawan/Net

Politik

Direktur PEPS: Sistem Bernegara Hari Ini Tirani, Cenderung Mementingkan Kelompok

KAMIS, 18 AGUSTUS 2022 | 16:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sistem bernegara di Indonesia sudah tidak lagi mengedepankan prinsip check and balances antarcabang-cabang kekuasan negara. Baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Begitu disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies, Prof Anthony Budiawan dalam acara diskusi publik perayaan 2 Tahun KAMI, bertajuk “Selamatkah Indonesia dengan Sistem Bernegara Hari Ini?” pada Kamis (18/8).

“Apa sistem bernegara hari ini, di mana sistemnya? Apa sistemnya? Sistem bernegara hari ini kalau di dalam konteks kekuasan dari pemerintahan eksekutif legislatif dan yudikatif. Ini sudah tidak ada. Jadi sistem bernegara kita ini sudah bukan check and balances,” kata Anthony Budiawan.


Ekonom jebolan Rotterdam ini menilai bahwa sistem bernegara di Indonesia kini cenderung tiran. Itu lantaran produk yang dihasilkan dari legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak lagi mengedepankan asas kepentingan rakyat banyak.  

“Tapi ini adalah sudah sistem tirani. Jadi, ini adalah memusatkan kekuasan untuk bersama-sama dan saya kategorikan ini adalah sistem tirani. Tirani adalah membuat hukum demi untuk kepentingan kelompoknya sendiri,” tutur Anthony.

Menurutnya, banyak produk legislasi dalam hal ini UU yang dihasilkan cenderung mementingkan kelompok penguasa dan kroni-kroninya. Sementara rakyat Indonesia secara umum, kata dia, terkesan tidak menjadi prioritas.

“Contohnya beberapa UU yang dibuat adalah untuk kepentingan kelompok itu sendiri, tidak mementingkan kepentingan rakyat banyak. Ini dampaknya luar biasa dari sisi ekonomi,” pungkasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Teknik Klasik, Kaitkan Prabowo dengan Teror Aktivis

Kamis, 02 April 2026 | 14:02

Kepala BNPB hingga BMKG Turun Langsung ke Lokasi Gempa di Sulut dan Malut

Kamis, 02 April 2026 | 13:59

TEBE Siap Tebar Dividen Rp200,46 Miliar, Cek Jadwal Lengkapnya

Kamis, 02 April 2026 | 13:51

Penerapan WFH di DKI Bisa Jadi Contoh Penghematan BBM

Kamis, 02 April 2026 | 13:40

Awas Penunggang Gelap Gelar Operasi Senyap Jatuhkan Prabowo Lewat Kasus Aktivis KontraS

Kamis, 02 April 2026 | 13:33

Kemkomdigi Tunggu Itikad Baik Youtube dan Meta Patuhi PP Tunas

Kamis, 02 April 2026 | 13:20

Trump akan Tarik Pasukan, Tanda Amerika Kalah Perang Lawan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 13:19

Demi AI, Oracle PHK 30.000 Karyawan Lewat Email

Kamis, 02 April 2026 | 13:19

ASN Diwanti-wanti WFH Bukan Libur Panjang

Kamis, 02 April 2026 | 13:15

Aksi Heroik Sugianto Bikin Prabowo Bangga, Diganjar Penghargaan Presiden Korsel

Kamis, 02 April 2026 | 13:09

Selengkapnya