Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Prof Anthony Budiawan/Net

Politik

Direktur PEPS: Sistem Bernegara Hari Ini Tirani, Cenderung Mementingkan Kelompok

KAMIS, 18 AGUSTUS 2022 | 16:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sistem bernegara di Indonesia sudah tidak lagi mengedepankan prinsip check and balances antarcabang-cabang kekuasan negara. Baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Begitu disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies, Prof Anthony Budiawan dalam acara diskusi publik perayaan 2 Tahun KAMI, bertajuk “Selamatkah Indonesia dengan Sistem Bernegara Hari Ini?” pada Kamis (18/8).

“Apa sistem bernegara hari ini, di mana sistemnya? Apa sistemnya? Sistem bernegara hari ini kalau di dalam konteks kekuasan dari pemerintahan eksekutif legislatif dan yudikatif. Ini sudah tidak ada. Jadi sistem bernegara kita ini sudah bukan check and balances,” kata Anthony Budiawan.


Ekonom jebolan Rotterdam ini menilai bahwa sistem bernegara di Indonesia kini cenderung tiran. Itu lantaran produk yang dihasilkan dari legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak lagi mengedepankan asas kepentingan rakyat banyak.  

“Tapi ini adalah sudah sistem tirani. Jadi, ini adalah memusatkan kekuasan untuk bersama-sama dan saya kategorikan ini adalah sistem tirani. Tirani adalah membuat hukum demi untuk kepentingan kelompoknya sendiri,” tutur Anthony.

Menurutnya, banyak produk legislasi dalam hal ini UU yang dihasilkan cenderung mementingkan kelompok penguasa dan kroni-kroninya. Sementara rakyat Indonesia secara umum, kata dia, terkesan tidak menjadi prioritas.

“Contohnya beberapa UU yang dibuat adalah untuk kepentingan kelompok itu sendiri, tidak mementingkan kepentingan rakyat banyak. Ini dampaknya luar biasa dari sisi ekonomi,” pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Membaca Manuver Gibran Terima Mahasiswa Pendemo

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:23

Bamus Betawi Siapkan Program Strategis Menuju Lima Abad Jakarta

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:18

BEM Bersatu Ungkap Tiyo Ardianto Dekat dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:08

Nasabah BRImo Bisa Beli Reksa Dana USD Batavia

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:04

BEM Bersatu: Mobil Tiyo Ardianto Diduga Milik Besan Andhika Perkasa

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:01

Tahun Baru Tanpa Kembang Api

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:30

Haikal Hassan Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Silla University Korsel

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:14

Rp35 Triliun Anggaran MBG Berubah Jadi Sampah

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:00

Kemensos Genjot Sentra Terpadu jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:57

Pola Kenaikan Tidak Biasa Kekayaan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:43

Selengkapnya