Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati/Net
Jajaran pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hari ini, Kamis (18/8), akan diceramahi pendidikan antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memiliki berintegritas.
Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, hari ini, KPK akan menyelenggarakan pembekalan antikorupsi dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 bagi PSI. Acara ini akan diselenggarakan secara langsung di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan maupun virtual pada pukul 09.00 WIB.
"Wakil Ketua KPK Alexander Marwata diagendakan membuka kegiatan bersama Sekjen PSI Dea Tunggaesti, Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka, Bendahara Umum Suci Mayang Sari, dan Wakil Bendahara Lila Zuhara," ujar Ipi kepada wartawan, Kamis pagi (18/8).
"Selain itu, kegiatan tersebut juga akan dihadiri secara langsung oleh sekitar 69 kader partai. Selebihnya para pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti kegiatan pembekalan secara daring," sambungnya.
Ipi menjelaskan, para pengurus dan kader PSI akan diceramahi sejumlah materi. Di antaranya tentang Penguatan Integritas, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi yang akan disampaikan oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.
Melalui kegiatan ini, KPK mendorong penguatan integritas partai politik (parpol) sebagai institusi politik yang memiliki peran penting dalam menghasilkan para pemimpin dan pejabat publik baik di pusat maupun daerah.
"Organisasi dikatakan berintegritas jika organisasi membangun sistem untuk membuat individu di dalamnya berintegritas dan memastikan terdapat keselarasan antara nilai organisasi, visi, dan tujuan organisasi dengan tindakan yang dilakukan oleh organisasi," kata Ipi.
Harapannya, penguatan integritas internal parpol melalui pendidikan antikorupsi bagi kader dan pembangunan sistem antikorupsi memperkuat parpol sebagai institusi politik yang berintegritas dan menekan korupsi di sektor politik.
Karena, lanjut Ipi, KPK mengidentifikasi modus utama korupsi politik terjadi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri atau kelompoknya, memuaskan pendukung, atau sebagai kompensasi maupun untuk memelihara sumber-sumber kekuasaan.
Salah satunya dilakukan dalam bentuk intervensi dalam proses perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Korupsi politik juga terjadi pada momen elektoral dengan memanfaatkan sarana dan prasanara maupun dana negara dalam berbagai bentuk untuk memenangkan kontestasi elektoral termasuk vote buying.
Selain itu, dalam momen pembuatan kebijakan. Korupsi politik dilakukan untuk memenangkan agenda kebijakan kalangan tertentu dan karenanya mendapatkan imbalan sebagai balas jasa.
"Pembekalan antikorupsi ini merupakan rangkaian kegiatan program PCB Terpadu 2022. PSI merupakan partai ke-14 setelah sebelumnya KPK memberikan pembekalan yang sama kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari 13 parpol. Yaitu PAN, PBB, Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, Berkarya, PKS, PKB, Perindo, PPP, dan Nasdem," pungkas Ipi.
