Berita

Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J/Net

Politik

Swandaru: Evaluasi Tim Penyidik Kasus Dugaan Pembunuhan Berencana Brigadir J Harus Transparan

RABU, 17 AGUSTUS 2022 | 21:19 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Polri harus bisa transparan dan terbuka kepada publik terkait hasil pemeriksaan sejumlah personil yang disangkakan menghambat proses penyidikan atau tidak profesional dalam mengusut kasus pembunuhan Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Dikatakan aktivis hak asasi manusia (HAM) Swandaru, semua pemeriksaan pada pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J, perlu dilakukan secara terbuka, akuntabel dan dijalankan secara fair.

Apalagi, sambungnya, pada kasus tersebut tersangka utamanya adalah seorang mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, yang juga diduga melakukan rekayasa pada fakta pembunuhan Brigadir J.


"Pemeriksaan tidak boleh dijalankan semena-mena, haruslah bertanggungjawab, dan tidak boleh ada diskriminasi serta tidak boleh ada upaya kriminilasasi terhadap mereka yang tidak bersalah dan menjadi korban kebohongan Ferdy Sambo," ujar Swandaru kepada wartawan, Rabu (17/8).

Swandaru menekankan, agar secara berkala Polri melakukan evaluasi terhadap tim khusus yang dibuntuk untuk mengungkap fakta di balik pembunuhan Brigadir J.

"Hal ini pengingat penanganan kasus ini diawal dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Bareskrim Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, proses evaluasi dan pemeriksaan juga harus dilakukan secara menyeluruh yakni terhadap semua tim penyidik gabungan tersebut," jelasnya.

Menurutnya, evaluasi secara berkala sangat perlu agar fakta-fakta dapat diurutkan dengan baik. Terpenting, adalah soal perbaikan citra institusi Polri.

"Hal ini penting tidak hanya untuk pengungkapan kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang sedang ditangani, tapi juga untuk perbaikan institusi Polri itu sendiri ke depan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya