Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI, Selasa (16/8)/Ist
Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR dianggap gagal paham atas fakta yang terjadi. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi juga berbanding terbalik dengan tindak-tanduk kebijakan pemerintah.
Pada pidato tahun ini, Presiden mengemukakan empat kekuatan Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh, yakni pengelolaan pandemi Covid-19 yang baik, sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, dan kepercayaan internasional.
"Kalimat-kalimat yang disampaikan presiden seolah sangat meyakinkan bagi masyarakat, namun sebenarnya itu hanyalah keindahan semu," kata Direktur Eksekutif Indonesia Resilience, Hari Akbar Apriawan, Rabu (17/8).
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyebut hilirisasi nikel meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat, di mana tahun 2021 meningkat menjadi Rp 306 triliun.
Kurs rupiah juga diklaim stabil karena kenaikan pajak dan devisa negara. Indonesia bahkan dianggap menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global.
Hari Akbar mengatakan, glorifikasi Indonesia sebagai produsen baterai dan produsen mobil listrik global menjadi catatan tersendiri. Problemnya, bahan baku nikel yang didapat untuk pembuatan baterai bukannya tanpa bekas, tetapi sumbangsih eksploitasi nikel menjadi lahan baru kerusakan alam.
Alih-alih menyelesaikan masalah lingkungan dengan mobil listrik, kata dia, justru menambah masalah baru terhadap lingkungan.
"Jika pemerintah ingin mendorong penguatan energi bersih dan penyelesaian krisis iklim, maka yang seharusnya dilakukan membuat kebijakan linier, seperti mengurangi ekspansi lahan sawit, hingga memutus perizinan perusahan-perusahaan batubara bermasalah," paparnya.
Selain itu, dalam pidato sidang tahunannya, presiden tidak memiliki agenda publik terkait perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.
Padahal, kata dia, pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana menjadi urgensi bersama dalam pembangunan Indonesia ke depan untuk menekan laju krisis iklim.
"Kami menganggap pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo sebagai gagal paham dengan fakta yang terjadi," tandasnya.
