Ketua DPR RI Puan Maharani/Ist
Kondisi ekonomi global yang tak kunjung stabil diwanti-wanti Ketua DPR RI Puan Maharani agar tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 yang dirancang pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Puan ketika menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2022-2023 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/8).
"Pemerintah agar telah mengantisipasi berbagai faktor global dan nasional yang dapat memberikan tekanan kepada kemampuan keuangan negara dalam melaksanakan APBN pada tahun 2023," ujar Puan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini menyambut baik kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang diturunkan pemerintah dalam APBN tahun 2023.
Dia mencatat, perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan berada pada kisaran 5,3 hingga 5,9 persen, dengan laju inflasi pada kisaran 2 hingga 4 persen.
Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan berada pada besaran 11,19 persen PDB hingga 12,24 persen PDB, dengan Pendapatan Perpajakan sebesar 9,3 persen PDB hingga 10 persen PDB.
Untuk target belanja negara, pemerintah mematok sebesar 13,8 persen hingga 15,1 persen dari PDB. Sementara, besaran defisit dipatok 2,61 persen hingga 2,85 persen.
Melihat rancangan APBN 2023 tersebut, Puan menggaris bawahi beberapa hal. Pertama, meminta pemerintah mengantisipasi berbagai dinamika global akibat konflik geopolitik.
Kemudian, memantau perkembangan kebijakan moneter global, stagflasi, perkembangan harga komoditas strategis seperti minyak bumi, hingga kerentanan produksi pangan global.
"Dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal APBN dan ketahanan APBN, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara, peningkatan belanja khususnya subsidi, serta pembiayaan defisit melalui SBN," tuturnya.
"APBN 2023 ini merupakan konsolidasi APBN kembali kepada defisit dibawah 3 peren PDB. Sehingga menempatkan Pemerintah untuk dapat melakukan usaha terbaik dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pilihan prioritas belanja, dan ruang pembiayaan yang semakin terbatas," demikian Puan menutup.
