Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Presiden Jokowi Minta Lima Program Pemerintah Dilanjutkan Meski Jabatannya Berakhir

SELASA, 16 AGUSTUS 2022 | 14:14 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo menyampaikan lima agenda besar strategis nasional yang tidak boleh dihentikan meski kepemimpinannya telah digantikan usai Pemilu Serentak 2024 nanti.

Lima program itu, kata Presiden Jokowi, pertama soal hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Dia mengatakan, hilirisasi nikel mampu meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Tahun 2014, hanya sekitar Rp 16 triliun, tapi di tahun 2021 meningkat menjadi Rp 306 triliun.

"Di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan bisa mencapai Rp 440 triliun. Itu hanya dari nikel. Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil," kata Jokowi dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2022 di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).


Kedua, lanjutnya, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus kita tingkatkan. Persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut.

"Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio, akan menarik industrialisasi penghasil produk-produk rendah emisi. Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia," terangnya.

"Saya optimistis, kita akan menjadi penghasil produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional," katanya lagi.

Ketiga, adalah soal perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus dijamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu.

"Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan,” imbuhnya.

Selanjutnya, yang keempat UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan UMKM.

"19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024,” katanya.

Terakhir, pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya. Menurut Jokowi, IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.

"Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya