Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo/Repro
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 jadi salah satu poin yang disinggung Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet.
Hal itu disampaikan Bamsoet dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR dan DPD RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (16/8).
“Menuju Indonesia Emas tahun 2045, bangsa Indonesia akan menghadapi banyak perubahan yang mengandung peluang dan tantangan. Munculnya berbagai kecenderungan baru berskala global dengan daya dorong besar, menuntut watak politik yang lebih antisipatif dengan haluan berjangka panjang,†ucap Bamsoet.
Berangkat dari kenyataan seperti itu, kata dia, perlu ada pemikiran untuk mengingatkan, serta menunjukkan peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan. Jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional, dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Serta, jalan pembangunan yang lebih menjamin kesinambungan pembangunan, tanpa bergantung pada momen elektoral lima tahunan, termasuk di dalamnya pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang tidak boleh terhenti karena adanya penggantian kepemimpinan nasional,†kata politikus Golkar itu.
Menurut Bamsoet, pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang. Guna mewujudkan IKN menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep smart, green, blue city, serta hub bagi perekonomian nasional dan regional.
“Dibutuhkan haluan negara serta konsistensi lintas pemerintahan,†tegasnya.
Tidak hanya itu, Bamsoet juga menyebut pembangunan IKN diharapkan menjadi katalis, untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi.
Untuk itu, pembentukan Haluan Negara yang dipatuhi oleh pemerintahan periode-periode berikutnya, menjadi aspek krusial untuk mengarahkan pembangunan, khususnya untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.
“Hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara tidak akan mengurangi sistem presidensial yang telah kita sepakati bersama. Tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara kepada MPR,†ujarnya.
“Adanya Pokok-Pokok Haluan Negara, justru akan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045,†demikian Bamsoet.
Setelah Pengantar Sidang Tahunan oleh Ketua MPR RI, acara dilanjutkan oleh Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan HUT ke-77 Republik Indonesia.
Turut hadir sejumlah petinggi negara, antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Tampak juga Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.
