Berita

Guru Besar Universitas Gadjah Mada Marcus Priyo Gunarto/Net

Politik

Sejalan dengan Jokowi, Guru Besar UGM: Sosialisasi RKUHP Mutlak Diperlukan

SENIN, 15 AGUSTUS 2022 | 23:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Arahan Presiden Joko Widodo seperti disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, agar para menteri mensosialisasikan kepada masyarakat 14 isu krusial dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukup Pidana (KUHP), sudah tepat.

Pasalnya, kata Guru Besar Universitas Gadjah Mada Marcus Priyo Gunarto, potensi perbedaan pendapat atas suatu rumusan delik dalam RKUHP adalah hal yang wajar dan perlu diselaraskan dengan sosialisasi sebelum kemudian disahkan oleh DPR RI.

“Proses sosialisasi atas RKUHP mutlak diperlukan, bahkan setelah disahkan sebagai UU sekalipun, penyuluhan hukum pidana yang baru tetap masih diperlukan,” ujar Marcus dalam keterangan tertulis, Senin (15/8).

Pada sisi lain Marcus optimistis Indonesia akan segera mempunyai KUHP terbaru produk dalam negeri, menggantikan KUHP lama yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial.

Sambungnya, dengan keseriusan pemerintah dan DPR melakukan sosialisasi, serta dengan kesediaan semua pihak memahami kepentingan besar yang ingin dilindungi melalui RKUHP saat ini, Indonesia akan segera bisa mengesahkannya menjadi KUHP hasil karya untuk Bangsa Indonesia sendiri.

“KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie peninggalan Pemerintah Hindia Belanda. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Belanda, dan sampai sekarang ini tidak ada terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia,” jelasnya.

Ditinjau dari usianya, KUHP kita juga sudah terlalu tua. Tepatnya, kata Marcus, WvS diterapkan di Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1915, disusun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1881, dan merupakan konkordansi dari Code Penal Perancis 1791.

Kemudian, lanjutnya, dilihat dari sistem nilai yang melatarbelakangi penyusunannya, WvS dibuat oleh masyarakat dengan latar belakang sistem sosial individualis dan liberalis, sedangkan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mono-dualis yang religius. Yaitu, masyarakat yang memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan sosial dan bersifat religius.

“Jadi banyak hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan sistem nilai masyarakat kita,” pungkasnya.

Populer

Said Merokok di Pesawat Pribadi, Arief Poyuono: Inikah Anggota Dewan Pengusul Hapus Listrik 450 VA?

Sabtu, 17 September 2022 | 11:18

AHY Bandingkan Pembangunan SBY dan Jokowi, Ridwan Bae: Jokowi Lebih Baik, Saya Punya Data

Sabtu, 17 September 2022 | 19:22

Kapal Kargo Minyak Rusia Berisi 700 Ribu Barel Minyak Mentah Menuju Kuba

Sabtu, 17 September 2022 | 16:40

Kamarudin Simanjuntak: Penyidik Seperti Tidak Ikhlas Ferdy Sambo Jadi Tersangka

Sabtu, 17 September 2022 | 05:52

Saat Diam Saja Elektabilitas SBY 10 Persen, Kalau Turun Gunung Pasti Demokrat Meroket

Minggu, 18 September 2022 | 09:28

Ganjar Ngaku Tak Kenal Eko Kuntadhi, PA 212: Ngibul yo ngibul Tapi Ojo Ngono Toh, Mas Ganjar

Sabtu, 17 September 2022 | 03:28

Sindir AHY, Direktur PPI: Faktanya, Publik Melihat Jokowi Massif Membangun Infrastruktur

Minggu, 18 September 2022 | 09:58

UPDATE

Aktivitas Politik China Berjalan Normal, Rumor Kudeta Xi Jinping Sebatas Psy-War Barat?

Senin, 26 September 2022 | 09:35

Namanya Diusulkan PPP Jakarta, Anies Bahas Capres Usai 16 Oktober

Senin, 26 September 2022 | 09:34

Negaranya Dilanda Krisis Ekonomi Parah, Menteri Keuangan Pakistan Mundur

Senin, 26 September 2022 | 09:23

Ketua MA Gagal Besar dalam Membina Hakim dan Aparatur Peradilan

Senin, 26 September 2022 | 09:18

Hari Ini, Lukas Enembe Dijadwalkan Diperiksa sebagai Tersangka di Gedung Merah Putih KPK

Senin, 26 September 2022 | 08:58

Sempat Mogok Beroperasi Karena Maraknya Pembobolan, Bank-bank di Lebanon Hari Ini Buka Kembali

Senin, 26 September 2022 | 08:57

Pakar Pidana: Jika Merasa Tidak Bersalah, Lukas Enembe Seharusnya Kooperatif saat Dipanggil KPK

Senin, 26 September 2022 | 08:55

Tim Bayangan Diduga Jadi Penyebab RUU Sisdiknas Carut Marut, Pengamat: Bubarkan!

Senin, 26 September 2022 | 08:44

Senator AS: Joe Biden akan Menghadapi Pemakzulan jika Partai Republik Menang Pemilihan Paruh Waktu

Senin, 26 September 2022 | 08:40

Serbia Tidak Akan Akui Hasil Referendum Donbas yang Ingin Gabung ke Rusia

Senin, 26 September 2022 | 08:25

Selengkapnya