Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga/RMOL
Keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diinisiasi oleh Partai Golkar, PAN dan PPP dinilai tiidak memiliki greget sepeti koalisi lainnya.
Pandangan itu disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu petang (14/8).
Menurut Jamiludin ada dua penyebab mengapa KIB sampai sata ini belum nampak gregetnya dalam menghadapai Pilpres 2024 mendatang.
Pertama, kata Jamiludin, KIB yang dimotori Golkar, PAN, dan PPP belum memiliki tokoh sentral yang akan diusung menjadi capres. Apalagi, Ketua Umum ketiga partai tersebut, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Suharso Monoarfa, tidak ada yang menonjol.
Argumentasi Jamiludin itu didasarkan pada elektabilitas ketiga ketua umum partai yang amat rendah. Ketiganya dapat dikatakan bukan harapan masyarakat untuk memimpin Indonesia.
"Padahal ketiga ketua umum partai tersebut saat ini semuanya menteri. Bila mereka ini layak jual seharusnya dengan jabatan mentereng tersebut elektabilitasnya akan terkerek," demikian analisa Jamiludin.
Selain itu, Jamiludin menganalisa, kader dari ketiga partai politik itu juga tidak ada yang memiliki elektabilitas memadai.
"Ini mengindikasikan para kader tiga partai tersebut hingga saat ini belum ada yang layak menjadi capres," demikian Jamiludin menekankan.
Faktor kedua, dijelaskan mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini, sejauh ini belum jelas arah yang ingin dicapai KIB.
"Melihat namanya saja sudah tidak greget. Sebab, nama Koalisi Indonesia Bersatu, tidak punya nilai jual," kata Jamiludin.
Lebih lanjut, Jamiludin melihat bahwa persoalan Indonesia bersatu sudah dinilai final. Karena itu, nama semacam itu tak perlu lagi diumbar secara politis.
Selain itu, keinginan KIB untuk menghindari polarisasi dan menolak politik identitas juga dianggap hanya sekedar jualan politik.
"Realitasnya, polarisasi dan politik identitas yang kerap dipersoalkan hingga kini tidak membahyakan NKRI. Anak negeri tampak tetap berada dalam koridor NKRI," jelas Jamiludin.
