Menteri Koordinator Bidang Perekonomiaan Airlangga Hartarto/Ist
Cepatnya perkembangan ekonomi digital saat ini membuat pelaku sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terus berdaptasi dan mulai bertransformasi pada sektor digital untuk meningkatkan efisiensi dan pengembangan usaha.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomiaan Airlangga Hartarto ketika menerima audiensi startup logistik digital Shipper dan sejumlah brand UMKM di Jakarta, Jumat (12/8).
Dikatakan Airlangga, digitalisasi bagi UMKM akan memberi banyak manfaat, antara lain membantu pemasaran produk di masa pandemi, mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan melalui penggunaan platform pembayaran digital, meningkatkan akses pasar dan pelatihan pengembangan usaha, juga termasuk mempermudah dari sisi logistik untuk pengiriman maupun distribusi produk ke konsumen.
Guna menaikkan kelas UMKM dan sebagai dorongan adopsi teknologi digital, kata Airlangga, pemerintah mengupayakan berbagai inisiatif dan kebijakan, salah satunya melalui program Bangga Buatan Indonesia.
"Program tersebut mendukung UMKM agar mampu memasarkan produknya melalui e-commerce. Hingga Mei 2022, persentase UMKM on boarding telah mencapai 63,7 persen dari total target digitalisasi UMKM sebanyak 30 juta atau telah mencapai 29,8 persen dari total jumlah UMKM," ujar Airlangga dalam keteranannya, Sabtu (13/8).
Adapun jumlah UMKM di Indonesia tercatat sekitar 60 juta dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 60,51 persen. UMKM juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.
Kata Airlangga lagi, UMKM disarankan untuk lebih memperbaiki administrasi. Sehingga, akan lebih teratur dalam masalah perpajakan.
Terkait permasalahan bahan baku, sambungnya, pengusaha UMKM diharapkan dapat lebih mengutamakan penggunaan bahan dari dalam negeri, ketimbang mengandalkan impor. Selain itu, branding UMKM lokal juga harus diperkuat lagi dan diberi kesempatan agar makin berkembang dan bisa bersaing dengan brand dari luar negeri.
“Mengenai perizinan dan riset bisa difasilitasi Pemerintah, termasuk dengan sertifikasi halal, di mana untuk UMKM harusnya itu gratis," kata Ketua Umum Partai Golkar ini.
"Termasuk untuk kemudahan pemberian sertifikat SNI, agar kualitas produk lokal yang orisinal mampu melawan
fake product dari luar negeri. Yang penting semua brand lokal yang keren-keren mesti didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM supaya tidak ada yang menduplikasi," pungkasnya.
