Berita

Ketua Majelis Permusyaratan Partai (MPP) Pelita, Prof Din Syamsuddin/RMOL

Politik

Din Syamsuddin Pastikan Partai Pelita Tolak Dikte Ekonomi Oligarki di Politik RI

SABTU, 13 AGUSTUS 2022 | 16:08 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Pelita berkomitmen akan melawan dominasi oligarki melalui sentimen ekonomi.

Ketua Majelis Permusyaratan Partai (MPP) Pelita, Prof Din Syamsuddin, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti penyerahan dokumen pendaftaran Partai Pelita di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8).

Mulanya Din Syamsuddin menerangkan, penduduk Indonesia kini diisi oleh kaum muda atau kelompok milenial.


Namun ada satu tantangan serius yang dihadapi kaum muda Indonesia, yaitu pengaruh nilai-nilai etika dan moralitas yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, Pancasila, dan konsitusi negara atau UUD 1945.

"Kami terus terang tidak ingin mengikuti aliran-aliran tadi, apalagi kami menolak kalau ada oligarki terutama dalam bidang ekonomi ingin mendiktekan perpolitikan Indonesia," ujar Din Syamsuddin.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menuturkan, Partai Pelita hadir di dunia perpolitikan Indonesia untuk menawarkan gagasan kebangsaan.

"Partai ini adalah partai alternatif yang berjuang pada tataran nilai-nilai etika dan moralitas politik," ungkapnya.

Din Syamsuddin meyakini, Partai Pelita yang di dalamnya diisi oleh sekitar 70 persen kaum muda mampu memberikan harapan baru untuk perubahan bangsa dan negara Indonesia.

"Kami yakin banyak sekali di tubuh bangsa ini yang punya idealisme berdasar agama, nilai luhur bangsa, ingin mengembalikan harkat dan martabat bangsa ini sesuai dengan sila keempat Pancasila," demikian Din Syamsuddin.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya