Jurnalis dan para pekerja ARY TV melakukan aksi protes karena pemerintah Pakistan mencabut izin siaran stasiun tv tersebut/AP
Sebuah stasiun televisi swasta telah dicabut izin siarnya oleh pihak berwenang Pakistan pada Jumat(12/8) setelah stasiun televisi itu menayangkan wawancara dengan seorang pejabat partai oposisi yang diduga menghasut tentara untuk menentang kepemimpinan militer.
ARY TV stasiun televisi yang bertempat di pelabuhan selatan Karachi ini sebelumnya pada Senin menyiarkan wawancara dengan Shahbaz Gill, seorang pembantu dekat mantan Perdana Menteri Imran Khan dan kepala staff untuk partai oposisi Tehreek-e-Insaf, seperti dilaporkan The Associated Press.
Dalam wawancara tersebut, Gill mendesak pasukan dan perwira Pakistan untuk menolak mematuhi “perintah ilegal†dari militer, pernyataan ini dianggap sebagai hasutan untuk memberontak. Atas tuduhan tersebut Gill kemudian ditangkap dengan tuduhan pengkhianatan dan kemungkinan akan menghadapi hukuman mati.
Selain Gill, Direktur berita ARY TV, Ammad Yousaf juga ditahan oleh pihak berwenang, akan tetapi pada Kamis setelah protes muncul dari pengawas media, pembela hak serta pemimpin opisisi, ia kemudian dibebaskan.
Pihak ARY sendiri telah menekankan bahwa siaran itu bukan bagian dari kampanye melawan tentara. Namun, peraturan media Pakistan tetap menghentikan siaran stasiun tersebut dan telah menangguhkan lisensinya pada Jumat, dengan menggambarkan sebagai "laporan buruk dari agensi."
Langkah itu lantas menuai kecaman dari wartawan dan pemimpin oposisi. Pendiri ARY, Salman Iqbal, juga mengecam penangguhan tersebut.
Menurut Asad Kaleem, seorang produser eksekutif di ARY mengatakan bahwa ditutupnya stasiun tv akan berdampak kepada 4.000 karyawan yang akan kehilangan pekerjaan. Dia telah memohon kepada pemerintah untuk membatalkan keputusannya dan menghidupkan kembali ARY yang sangat populer.
Imran Khan, mantan Perdana Menteri yang berkuasa pada 2018, digulingkan pada masa kepemimpinannya dalam mosi tidak percaya di Parlemen pada bulan April lalu, Khan menyalahkan panglima militer Jenderal Qamar Javed Bajwa dibalik rencana penggulingannya. Atas dasar ini pemerintah Pakistan menuduh bahwa partai oposisi mempunyai dendam sehingga menyebarkan hasutan untuk menentang militer.
