Ketua KPK Firli Bahuri/Net
Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi era Firli Bahuri semakin menujukkan hasil nyata dalam upaya membangun budaya antikorupsi.
Salah satu indikatornya, kata Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch (IJW) Akbar Hidayatullah, Firli Bahuri diperkirakan bakal sulit menangkap koruptor karena adanya UU KPK yang baru. Nyatanya, KPK tetap bergerak dalam gerakan senyap atau tangkap tangan.
"Dulu KPK diragukan bakal ada OTT, namun masih ada, apa yang dicapai Pak Firli terus dilanjutkan," kata Akbar kepada wartawan, Jumat (12/8).
Selain soal gerakan tangkap koruptor, kata dia, melalui berbagai program yang dijalankan KPK, masyarakat kini juga semakin sadar serta anti terhadap korupsi.
“Salah satu indikatornya nilai IPAK (Indeks Perilaku Anti Korupsi) yang dirilis BPS. Sejak 2019 sampai 2022 konsisten naik, dan ini tidak pernah terjadi di era sebelumnya," terangnya.
Adapun (IPAK) selama empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal itu sebagaimana data BPS di mana tahun 2019 nilai IPAK masih di angka 3,70, dari maksimal 5. Kemudian, tahun 2020 angkanya meningkat 3,84, tahun 2021 menjadi 3,88, dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 3,93.
Bagi dia, sejak Firli dan komisioner saat ini mulai bekerja, strategi pemberantasan korupsi terlihat komprehensif dan sistemik yang tidak hanya fokus pada upaya penindakan. Tetapi, juga pada sektor pendidikan dan pencegahan yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis.
Di luar itu, masih kata Akbar, KPK tetap gencar melakukan sosialisasi dan kampanye antikorupsi. Tahun lalu, KPK melakukan sosialisasi terhadap target 16 juta masyarakat yang teredukasi. Sedangkan tahun ini, sebanyak 20 juta warga yang jadi target sosialisasi.
“Ini belum lagi pelatihan yang menyasar ribuan tokoh masyarakat ya. Saya lihat memang kelihatan masif di sini," ujarnya.
Menurutnya, banyak program unggulan KPK era Firli yang penekanannya lebih kepada pembangunan integritas dan budaya antikorupsi. Program tersebut menyasar masyarakat umum dan penyelenggara negara, termasuk partai politik.
Program penguatan antikorupsi bagi penyelenggara negara (PAKU Integritas), misalnya, sudah menyasar sejumlah kementerian dan lembaga. Begitu pula program politik cerdas berintegritas (PCB) yang masih terus bergulir dengan menyasar 20 partai politik peserta Pemilu 2019.
“Cuma kan program seperti itu sering dipandang sebelah mata, karena KPK terlanjur diasosiasikan dengan penangkapan atau OTT (operasi tangkap tangan), seolah-olah kalau tidak tangkap pejabat kelas atas, bukan kasus kakap, dianggap tidak kerja,†jelasnya.
Padahal, lanjutnya, membangun integritas dan budaya antikorupsi melalui pendidikan termasuk ke dalam tindakan pencegahan sebagaimana amanat UU KPK. Bahkan, tindakan pencegahan harusnya lebih diutamakan karena berdampak sistemik di masa mendatang.
"Kalau tidak maka sampai kapan pun korupsi sulit dibasmi,†tandasnya.
