Antisipasi Inflasi, Pemerintah Perlu Kontrol Jalur Distribusi Pangan Lewat Operasi Pasar

Perintah Presiden Joko Widodo kepada anak buahnya untuk menjaga distribusi dan ketersediaan pangan rakyat dengan melakukan sejumlah upaya mengontrol harga di pasaran tidak boleh dianggap remeh. Pasalnya, ancaman inflasi pangan memang tengah menghantui Indonesia.

Begitu kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal kepada wartawan, Jumat (12/8).

Menurutnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan operasi pasar (OP) untuk mengontrol jalur distribusi agar tidak terlalu panjang. Ketika jalur distribusi terlalu panjang, maka akan berpengaruh terhadap harga akhir yang diterima konsumen.

"Operasi pasar pengaruh terhadap inflasi adalah untuk memotong jalur distribusi yang agak panjang. Dipotong supaya harganya jadi lebih murah sampai diterima konsumen," jelasnya.

Meski demikian, Faisal mengingatkan bahwa penyebab inflasi tidak hanya dari sisi distribusi, tetapi juga dari produksi.

Faisal mencontohkan seperti komoditas pangan yang berbasis pada harga internasional, seperti gandum. Ketika harga komoditas internasional naik, otomatis dari hulu juga naik.

Begitu pula dengan komoditas pangan produksi domestik yang tidak dipatok dengan harga internasional. Komoditas itu diproduksi domestik dan sesuai dengan harga domestik misal beras, cabai, dan bawang merah.

"Kalau masalah domestik, ini berarti juga masalah di hulunya juga, produsen domestik. Artinya itu suplai dari hulu sudah kurang," tambahnya.

Ketika penyebab inflasi ada pada sisi produksi, maka OP tidak akan berarti banyak. Padahal saat ini, menurut Faisal, inflasi disebabkan lebih pada faktor produksi atau sisi hulu.

"OP hanya dimaksudkan untuk mengatasi inefisiensi dari sisi distribusi saja. Apakah bisa menekan harga inflasi pangan? Ya bisa, tapi hanya dalam kondisi tertentu. Tapi saya yakin yang lebih banyak berpengaruh sebenarnya saat ini adalah sisi hulu,” demikian Faisal.