Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin/Net
China nyatakan keberatan atas ditandatanganinya undang-undang CHIPS karena dinilainya sebagai sebuah gangguan dan pemaksaan ekonomi yang akan memicu persaingan tidak sehat.
Seperti dikutip dari Anadolu News, China pada Rabu (10/8) meluncurkan selebaran untuk menentang Undang-Undang CHIPS AS yang disebut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, akan mengganggu kerja sama ilmiah dan teknologi antara China dan AS.
"Ini memiliki nuansa geopolitik yang kuat dan merupakan contoh lain dari pemaksaan ekonomi oleh AS," kata Wang dalam konferensi persnya.
Asosiasi perdagangan China dan Dewan China untuk Promosi Perdagangan Internasional dan Kamar Dagang Internasional mengatakan RUU tersebut akan mengarah pada persaingan tidak sehat.
Sebab, penggunaan kekuatan pemerintah secara paksa pada pembagian kerja internasional di bidang semikonduktor akan merugikan kepentingan perusahaan di seluruh dunia, termasuk milik China dan AS.
"Subsidi khusus pada industri yang khas tidak sesuai dengan prinsip non-diskriminasi WTO. Selain itu, RUU CHIP yang menargetkan negara-negara tertentu akan memaksa perusahaan lain untuk menyesuaikan strategi dan tata letak pembangunan global mereka," jelas laporan tersebut.
Keduanya juga meminta komunitas bisnis global untuk bekerja sama menghilangkan dampak merugikan dari tindakan tersebut terhadap komunitas bisnis dan mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi hak dan kepentingan sah mereka bila diperlukan.
Presiden AS Joe Biden pada hari Selasa (9/8) menandatangani undang-undang Chips and Science Act (CHIPS Act) yang bertujuan untuk menginvestasikan 52,7 miliar dolar AS untuk industri semikonduktor.
Biden mengatakan tindakan itu dilakukan untuk memperkuat keamanan nasional AS dengan mengurangi ketergantungan pada semikonduktor asing dan menyaingi keunggulan teknologi China.
