Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia/RMOL
Kucuran anggaran Pemilu Serentak 2024 yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan tahapan tahun ini masih mampet di pemerintah.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia angkat bicara terkait penganggaran Pemilu Serentak 2024 ini, saat ditemui Kantor Berita Politik RMOL, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/8).
Doli menjelaskan, pengajuan KPU RI untuk anggaran belanja tanbahan (ABT) sebesar Rp 5,6 triliun untuk kebutuhan pelaksanaan tahapan pemilu di tahun ini sebenarnya sudah disepakati DPR RI.
"Sejauh ini kan pemerinta kemudian juga DPR sudah menunjukkan komitmen dengan menyepakati anggaran untuk tahun ini yang diajukan KPU sebesar Rp 5,6 triliun," ujar Doli.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menegaskan, tak cuma anggaran untuk KPU RI yang sudah dipekati DPR RI. Tetapi juga untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
"(Anggaran) Bawaslu Rp 1,7 triliun," sambungnya.
Oleh karena itu, Doli memastikan DPR RI maupun pemerintah bakal mendukung kebutuhan anggaran KPU RI untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang kini sudah mulai berjalan di tahapan pendaftaran parpol calon peserta pemilu.
Namun, dirinya menggarisbawahi agar semua usulan anggaran pemilu bisa tersampaikan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan, sehingga jika itu bisa dilakukan maka pemerintah dan DPR akan memberikan dukungan penuh.
"Nah, tinggal proses realisasinya saja," demikian Doli menambahkan.
Anggaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk tahun ini hanya dicairkan Rp 3,6 triliun dari total yang diusulkan Rp 8,06 triliun.
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, pihaknya memahami alasan pemerintah yang tidak memenuhi usulan yang diajukan KPU RI, meski jika dilihat masih ada kekurangan Rp 5,6 triliun.
"KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan proyek strategis Nasional lainnya," ujar Yulianto dalam jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/8).
Hingga kini, dijelaskan mantan Ketua KPU Jawa Tengah ini, anggaran yang sudah masuk daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sebesar Rp 2,4 triliun.
Sementara, anggaran Rp 1,2 triliun merupakan anggaran belanja tambahan (ABT) tahun 2022 yang belum dicairkan, karena masih dalam proses pembahasan bersama Kementerian PPN/Bappenas.
Namun jika dilihat dari rancangan anggaran Pemilu Serentak 2024 yang disusun KPU RI untuk kebutuhan tahun ini sebesar Rp 8,06 triliun, masih ada kekurangan anggaran sekira Rp 4,36 triliun.
