Sidang gugatan praperadilan Nizar Dahlan terhadap Suharso Monoarfa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Ist
Jawaban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa gugatan praperadilan kader senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan terhadap Suharso Monoarfa tidak memiliki legal standing dan bakal ditolak pengadilan, patut disesalkan.
Kuasa hukum Nizal Dahlan, Rezekinta Sofrizal mengatakan, kliennya menggugat praperadilan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah berdasarkan fakta.
Pasalnya, kata dia, gugatan itu berkaitan dengan penggunaan fasilitas jet pribadi yang patut diduga tindak gratifikasi yang diterima Suharso yang menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) jelang Muktamar PPP 2020.
Selanjutnya, Rezekinta menilai jawaban KPK mengada-ada jika menyebut pemohon bukan pihak ketiga. Pasalnya,
legal standing pemohon adalah sebagai masyarakat atau individu yang diberikan ruang oleh undang-undang.
"Dalam hal ini, pemohon (Nizar) memiliki
legal standing sebagai masyarakat yang diberi ruang oleh UU untuk berpartisipasi memberi informasi terkait pemberantasan korupsi," ujar Rezekinta usai menghadiri sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Rabu (10/8).
Rezekinta menambahkan, selama ini kliennya sudah memberikan dan melengkapi bukti terkait laporan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Suharso Monoarfa kepada KPK. Menurutnya, bukti tersebut sudah cukup sebagai permulaan.
"Kami sudah memberikan bukti permulaan yang cukup, selanjutnya tugas KPK sebagai investigator. Kalau minta diinvestigasi pelapor, maka pelapor saja yang jadi komisioner KPK," terangnya.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, lembaga antirasuah sudah menerima dan melakukan verifikasi pada laporan Nizar Dahlan.
"Perlu kami sampaikan, bahwa KPK telah menerima dan telah melakukan verifikasi terhadap laporan dimaksud pada tahun 2020," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (9/8).
Di mana kata Ali, Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, juga telah melakukan proses penelaahan, dan sekitar November 2020 dan sesuai mekanisme PP 43/2018, telah pula dilakukan pertemuan dengan pelapor sebagai tindak lanjut untuk memperoleh informasi dan dokumen-dokumen pendukung laporan tersebut.
Dia pun berkeyakinan Hakim Praperadilan akan menolak gugatan dari Nizar soal laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Suharso Monoarfa.
"Dari fakta dimaksud, kami sangat yakin, gugatan pemohon akan ditolak Hakim karena memang tidak ada dasar landasan dan alasan pengajuan permohonan dimaksud," pungkas Ali.
