Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat yang dianggap tidak jelas terkait permasalahan Taiwan disesalkan Wakil Menteri Luar Negeri China Ma Zhaoxu.
Dalam pernyataannya pada Selasa (9/8), Ma, yang menyayangkan kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan mengomentari sikap Washington yang mempertahankan kebijakan ambigu terhadap prinsip satu China.
"Tidak ada ruang untuk ambiguitas atau interpretasi sewenang-wenang dari prinsip satu-China," kata Ma, seperti dikutip dari
CGTN, Rabu (10/8).
"Ini hanya lelucon politik, dan provokasi berbahaya," ujarnya, menambahkan bahwa Pelosi melakukan kunjungan itu dengan mengabaikan peringatan China.
Menurutnya, kunjungan Pelosi ke Taiwan telah melanggar kedaulatan dan integritas teritorial China, melanggar prinsip dan ketentuan satu-China dari tiga komunike bersama China-AS, memengaruhi landasan politik hubungan China-AS, dan merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
"Itu tidak dapat diterima oleh orang-orang China," kata Ma.
"China memiliki banyak alasan untuk merespons dengan tindakan balasan," ujarnya.
Ma dalam pernyataannya pada Selasa juga menolak klaim AS bahwa kunjungan Pelosi tidak melanggar kebijakan satu-China, karena dia sendiri telah mengakui bahwa itu adalah kunjungan resmi.
Dia juga mengecam AS karena secara sepihak menambahkan "Undang-Undang Hubungan Taiwan" dan "Enam Jaminan" ke dalam kebijakan satu-China.
"Ini bertentangan dengan hukum internasional. China tidak pernah menerimanya, dan selalu menentangnya," tegas Ma.
Seolah tidak peduli dengan pernyataan dan peringatan berulang-ulang China, ketua DPR AS tiba di Taipei pada 2 Agustus lalu. Sebagai tanggapan, China memulai serangkaian latihan militer bersama dan kegiatan pelatihan di sekitar pulau Taiwan.
Ma menolak tuduhan AS bahwa China harus bertanggung jawab penuh atas eskalasi ketegangan saat ini di Selat Taiwan, mengklaim Washington lah yang jadi penyebab krisis.
"Krisis ini diprovokasi secara sepihak oleh Amerika Serikat," kata Ma.
"China tidak punya pilihan selain melawan dan mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya," ujarnya.
