Berita

Diskusi Teras Politik (Terpol) bertema "Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Muncul Lagi" menghadirkan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/RMOL

Politik

Pemilu Bisa Ditunda Jika Krisis Global Parah, Ketua DPP PKS: Naudzubillah...

SELASA, 09 AGUSTUS 2022 | 15:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penundaan Pemilu 2024 sulit dilakukan jika merujuk pada kondisi terkini, apalagi bila dikaitkan dengan kondisi ekonomi global yang tidak berpengaruh besar bagi Indonesia.

Selain itu, konstitusi juga sudah memerintahkan bahwa pemilihan umum digelar lima tahun sekali dan jatuh pada tahun 2024 mendatang.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera berujar, penundaan pemilu bisa saja terjadi jika krisis global sangat buruk dan berdampak besar bagi Indonesia.


“Kalau kondisi globalnya sangat buruk, misal naudzubillah, China-Taiwan perang. Itu dampaknya luar biasa bagi kita. Pertumbuhan kita negatif, inflasi terjadi, stagnasi terjadi, keuangan negara kita berat. Apalagi utang kita cukup besar, di atas Rp 7 triliun,” kata Mardani dalam diskusi Teras Politik (Terpol) yang digelar Kantor Berita Politik RMOL bertema "Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Muncul Lagi", Selasa (9/8).

Bila hal demikian yang terjadi, maka pemerintah dipaksa untuk memilih antara menggelar pesta demokrasi atau lebih mementingkan kebutuhan pokok masyarakatnya.

“Sehingga, yang terjadi memang antara perut sama pemilu, akan menang perut,” imbuhnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, faktor eksternal seperti perang dan inflasi dari negara-negara yang bertikai bisa jadi menghambat pesta demokrasi di Indonesia.

Namun, dia menegaskan bahwa penundaan pemilu akibat krisis global ini tidak boleh diputuskan hanya sepihak.

"Itu akan menjadi triggering factor, yang tidak diputuskan oleh satu orang. Misalnya presiden sendiri, tidak. Itu akan menjadi kesepakatan bersama karena kita harus menjaga perahu Indonesia stabil dulu,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya