Berita

Diskusi Teras Politik (Terpol) bertema "Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Muncul Lagi" menghadirkan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/RMOL

Politik

Pemilu Bisa Ditunda Jika Krisis Global Parah, Ketua DPP PKS: Naudzubillah...

SELASA, 09 AGUSTUS 2022 | 15:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penundaan Pemilu 2024 sulit dilakukan jika merujuk pada kondisi terkini, apalagi bila dikaitkan dengan kondisi ekonomi global yang tidak berpengaruh besar bagi Indonesia.

Selain itu, konstitusi juga sudah memerintahkan bahwa pemilihan umum digelar lima tahun sekali dan jatuh pada tahun 2024 mendatang.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera berujar, penundaan pemilu bisa saja terjadi jika krisis global sangat buruk dan berdampak besar bagi Indonesia.


“Kalau kondisi globalnya sangat buruk, misal naudzubillah, China-Taiwan perang. Itu dampaknya luar biasa bagi kita. Pertumbuhan kita negatif, inflasi terjadi, stagnasi terjadi, keuangan negara kita berat. Apalagi utang kita cukup besar, di atas Rp 7 triliun,” kata Mardani dalam diskusi Teras Politik (Terpol) yang digelar Kantor Berita Politik RMOL bertema "Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Muncul Lagi", Selasa (9/8).

Bila hal demikian yang terjadi, maka pemerintah dipaksa untuk memilih antara menggelar pesta demokrasi atau lebih mementingkan kebutuhan pokok masyarakatnya.

“Sehingga, yang terjadi memang antara perut sama pemilu, akan menang perut,” imbuhnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, faktor eksternal seperti perang dan inflasi dari negara-negara yang bertikai bisa jadi menghambat pesta demokrasi di Indonesia.

Namun, dia menegaskan bahwa penundaan pemilu akibat krisis global ini tidak boleh diputuskan hanya sepihak.

"Itu akan menjadi triggering factor, yang tidak diputuskan oleh satu orang. Misalnya presiden sendiri, tidak. Itu akan menjadi kesepakatan bersama karena kita harus menjaga perahu Indonesia stabil dulu,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya