Berita

Diskusi Teras Politik (Terpol) bertema "Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Muncul Lagi" menghadirkan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/RMOL

Politik

Pemilu Bisa Ditunda Jika Krisis Global Parah, Ketua DPP PKS: Naudzubillah...

SELASA, 09 AGUSTUS 2022 | 15:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penundaan Pemilu 2024 sulit dilakukan jika merujuk pada kondisi terkini, apalagi bila dikaitkan dengan kondisi ekonomi global yang tidak berpengaruh besar bagi Indonesia.

Selain itu, konstitusi juga sudah memerintahkan bahwa pemilihan umum digelar lima tahun sekali dan jatuh pada tahun 2024 mendatang.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera berujar, penundaan pemilu bisa saja terjadi jika krisis global sangat buruk dan berdampak besar bagi Indonesia.


“Kalau kondisi globalnya sangat buruk, misal naudzubillah, China-Taiwan perang. Itu dampaknya luar biasa bagi kita. Pertumbuhan kita negatif, inflasi terjadi, stagnasi terjadi, keuangan negara kita berat. Apalagi utang kita cukup besar, di atas Rp 7 triliun,” kata Mardani dalam diskusi Teras Politik (Terpol) yang digelar Kantor Berita Politik RMOL bertema "Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Muncul Lagi", Selasa (9/8).

Bila hal demikian yang terjadi, maka pemerintah dipaksa untuk memilih antara menggelar pesta demokrasi atau lebih mementingkan kebutuhan pokok masyarakatnya.

“Sehingga, yang terjadi memang antara perut sama pemilu, akan menang perut,” imbuhnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, faktor eksternal seperti perang dan inflasi dari negara-negara yang bertikai bisa jadi menghambat pesta demokrasi di Indonesia.

Namun, dia menegaskan bahwa penundaan pemilu akibat krisis global ini tidak boleh diputuskan hanya sepihak.

"Itu akan menjadi triggering factor, yang tidak diputuskan oleh satu orang. Misalnya presiden sendiri, tidak. Itu akan menjadi kesepakatan bersama karena kita harus menjaga perahu Indonesia stabil dulu,” tutupnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya