Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman/Net

Politik

Disindir Kasus Brigadir J, Benny K Harman: Daripada Sesat Sebaiknya Mahfud Tanya Langsung ke Jokowi

SELASA, 09 AGUSTUS 2022 | 15:32 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Wakil rakyat di Senayan, khususnya Komisi III DPR RI mulai bereaksi setelah disentil Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus kematian Brigadir J.

Salah satunya anggota Komisi III Fraksi Demokrat, Benny K Harman. Melalui akun Twitternya, Benny Harman turut melampirkan tangkapan layar link pemberitaan media daring berisi sentilan Mahfud MD soal sikap diam DPR RI atas kasus Brigadir J.

"Sikap diam DPR dalam kasus kematian Brigadir J dipertanyakan Menkopohukam," demikian kalimat awal Benny Harman dikutip dari akun Twitternya, Selasa (9/8).


Alih-alih menjawab sindiran Mahfud MD, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini justru menyarankan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju ini untuk bertanya kepada kepala negara, dalam hal ini Presiden Joko Widodo.

"Daripada sesat, sebaiknya Pak Mahfud langsung saja tanya Presiden Jokowi mengapa 'DPR' sekarang menjadi beku. Juga mohon tanya kepada presiden. Mengapa bersikap diam saja terhadap kasus ini? #RakyatMonitor#," tutup Benny Harman.

Dalam wawancara di salah satu stasiun televisi, Mahfud awalnya menjelaskan bahwa kasus kematian Brigadir J sebagai kasus kriminal biasa karena ada psikopolitis dan psikohierarkis.

Sentilan kepada DPR tertuang dalam penjelasan psikopolitis.

"Selama ini, misalnya, saya katakan psikopolitisnya. Semua heran kenapa kok DPR semua diam ini kan kasus besar, biasanya kan ada apa, paling ramai manggil. Ini mana, enggak ada tuh," ujar Mahfud.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya