Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Net
Anggaran tahapan Pemilu Serentak 2024 yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan tahapan tahun ini tidak diberikan penuh oleh pemerintah.
Alhasil, kebutuhan penyedian kantor penyelenggara pemilu di daerah harus menggunakan mekanisme hibah dan atau pinjam pakai.
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat menjelaskan, pengajuan anggaran yang tahun ini dibutuhkan sebesar Rp 8,06 triliun hanya dipenuhi 45,87 persen atau sebanyak Rp 3,6 triliun.
"Maka kita optimalkan anggaran itu, sambil (meminta) soal dukungan sarana dan prasarana. Kita minta dukungan pemerintah daerah, pemerintah pusat agar difasilitasi hibah untuk kantor dan gudang," ujar Yulianto kepada wartawan, Selasa (9/8).
Dengan memberikan hibah sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan tahapan pemilu di tahun ini, Yuliato memastikan kemungkinan tidak optimalnya penyelenggaraan pemilu bisa diminimalisir.
"Itu (penyediaan hibah sarana prasarana oleh pemerintah daerah dan pusat) bagian dari solusi supaya penyelenggaraan ini bisa secara lebih optimal," sambungnya menegaskan.
Apabila mekanisme hibah tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat maupun daerah, maka menurut Yulianto, bisa digunakan mekanisme pinjam pakai.
"Pinjam pakai juga nggak apa-apa Yang penting kan proses penyelenggaraan, mau tidak mau untuk dukungan tahapan, khususnya sarana dan prasarana fasilitas kantor," katanya.
"Kami ingin minta dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar juga memfasilitasi kawan-kawan kami yang ada di provinsi dan kabupaten kota agar terfasilitasi dengan baik. Bisa pinjam pakai, bisa hibah," demikian Yulianto.
Jika dilihat dari anggaran Pemilu Serentak 2024 yang dibutuhkan KPU untuk melaksanakan tahapan tahun ini, dari total yang disetujui sebesar 3,6 triliun, yang bisa menutupi kebutuhan penyediaan sarana prasarana hanya sebesar 17,4 persen.
