Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri/Net
Pengurus partai politik (parpol) seharusnya bisa masuk ke dalam kategori penyelenggara negara. Mengingat, banyak pengurus parpol yang menerima aliran uang suap dari para kader partai yang menjadi penyelenggara negara.
Begitu dikatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Kata diaa, ketika ingin menurunkan angka korupsi, maka ada satu hal yang harus dilakukan, yakni peningkatan integritas para penyelenggara negara.
"Melalui apa? Melalui sosialisasi dan kampanye, melalui apa? Pendidikan dan latihan. Melalui apa lagi? Penanaman nilai-nilai integritas kepada penyelenggara negara," ujar Firli kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin sore (8/8).
Sehingga kata Firli, KPK melakukan penanaman nilai-nilai politik cerdas berintegritas kepada calon kepala daerah, calon legislatif, kader parpol, hingga pengurus parpol.
Selanjutnya, Firli menyinggung soal tidak masuknya pengurus parpol ke dalam kategori penyelenggara negara. Di mana, pengurus parpol tidak masuk di dalam UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Aparatur Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
"Pengurus parpol tidak masuk sebagai penyelenggara negara. Nah seharusnya masuk dong. Jadi harus ada ini, harus ada kritisnya," pungkas Firli.
Dalam UU 28/1999, dijelaskan siapa saja yang disebut sebagai penyelenggara negara, yakni pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terpisah, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, pengertian penyelenggara negara perlu diperluas sehingga pengurus parpol bisa diatur dalam UU 28/1999.
Hal itu disampaikan Alex saat menanggapi pengakuan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief yang menerima uang Rp 50 juta dari tersangka suap Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif, Abdul Gafur Mas'ud (AGM).
"Andi Arief itu peran dia itu pengurus parpol, kategorinya tidak masuk berdasarkan UU ya, UU tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi," ujar Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (21/7).
Menurut Alex, terdapat banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai perilaku pengurus partai yang menerima uang, salah satunya terkait dengan uang mahar terkait Pemilu.
Akan tetapi, para pengurus partai selama ini seakan-akan tidak terjerat hukum meski menerima aliran uang. Karena itu, semestinya definisi penyelenggara diperluas.
