TINJAUAN perspektif ekonomi yang 'tersandera' oleh kepentingan politik kekuasaan di bawah kendali oligarki melalui korporasi besarnya, tampaknya akan menjadi benang kusut perekonomian Indonesia dalam semester akhir tahun ini hingga periode 2023.
Demikian kesimpulan yang diperoleh dari Diskusi Forjis bersama salah seorang Analis Ekonom Indonesia, Anthony Budiawan.
Analisis tersebut didasari pada kenyataan upaya pemerintah untuk mempertahankan tingkat inflasi berjalan melalui kebijakan Bank Indonesia untuk tidak menaikkan suku bunga perbankan, tetapi justru melalui intervensi pada kurs mata uang asing khususnya dolar AS
Pertanyaannya adalah, akan bertahan berapa lama? Sementara Bank Central Amerika The Fed telah menaikan suku bunganya hingga kisaran 2,5 persen.
Yang cukup memprihatinkan adalah tiadanya kemampuan membayar utang secara sehat karena surplusnya penerimaan negara, tetapi kewajiban utang itu dibayar melalui utang pula.
Tentu saja perbesaran rongga utang akan melebar manakala proyeksi penerimaan pajak tahun berjalan dipastikan menurun serta defisit transaksi berjalan.
Atas pertanyaan salah seorang peserta terkait ambruknya ekonomi di negara Srilanka, Anthony Budiawan mengatakan, bahwa adanya 'lepas tangan' dukungan global menjadi penyebab situasi di sana.
Sementara Indonesia hingga kini masih mendapat dukungan global tersebut. Namun kemesraan hubungan dengan Tiongkok bisa saja mengubah peta politik dan ekonomi Indonesia.
Meskipun demikian megaproyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mulai memperlihatkan gejala 'batuk pilek' akut sehingga Anthony memandang perlu didiagnosa oleh sebuah tim audit independen melalui Pansus DPR. Patut diduga terjadi tingkat inefisiensi atau pemborosan jenis koruptif di luar kewajaran.
Di lain sisi adalah fakta bahwa daya tahan strategi ekonomi Indonesia dipicu naiknya harga sejumlah komoditas, namun sayangnya 'durian runtuh' ini tidak dinikmati rakyat banyak tapi hanya korporasi oligarki dan pemerintah.
Maka apakah usulan Anthony beberapa waktu lalu untuk mengkoreksi penguasaan korporasi atas sektor komoditas negara dapat diartikan perlunya nasionalisasi adalah sebuah keniscayaan pula.
Kondisi negatif kesenjangan yang cukup besar antara rasio kewajiban membayar pajak kelompok korporasi oligarki dibanding yang dibayarkan oleh masyarakat menengah ke bawah menjadikan jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin tak terbendung.
Atas semua permasalahan itu maka Anthony Budiawan mengatakan, rakyat harus memilih Pemimpin yang memiliki kemampuan mengelola negara demi kemakmuran bangsanya di masa depan.
Penulis adalah moderator acara Diskusi Publik Forjis
