Berita

Tank tentara Ukraina di dekat kota Pokrovsk di wilayah Donetsk selama invasi Rusia ke Ukraina/Net

Dunia

Ditekan Zelensky, Amnesty International Minta Maaf Atas Laporan Pelanggaran Pasukan Ukraina

SENIN, 08 AGUSTUS 2022 | 07:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kelompok hak asasi manusia Amnesty International akhirnya mengeluarkan permintaan maaf kepada Ukraina atas laporan yang mengungkap dugaan pelanggaran kemanusiaan selama konflik dengan Rusia.

Pernyataan permintaan maaf itu disampaikan kelompok tersebut lewat sebuah email kepada Reuters yang dirilis Minggu (7/8). Namun, Amnesty tetap menolak untuk menyangkal hasil temuannya.

"Amnesty sangat menyesalkan kesusahan dan kemarahan yang disebabkan oleh siaran pers kami tentang taktik pertempuran militer Ukraina," kata Amnesty seperti dikutip oleh Reuters.


Kelompok hak tersebut kemudian menjelaskan bahwa satu-satunya tujuan dalam mempublikasikan analisis tersebut adalah untuk memastikan bahwa warga sipil dilindungi.

“Prioritas Amnesti Internasional dalam hal ini - dan dalam konflik apa pun - adalah memastikan bahwa warga sipil dilindungi. Memang, ini adalah satu-satunya tujuan kami ketika merilis penelitian terbaru ini. Sementara kami sepenuhnya mendukung temuan kami, kami menyesali rasa sakit yang ditimbulkan.”

Dalam emailnya, Amnesty bersikeras bahwa pengamatnya telah melihat pasukan Ukraina di sekitar daerah pemukiman di setidaknya 19 kota dan desa di seluruh negeri.

Menurut organisasi tersebut, dengan memposisikan pasukannya sedemikian rupa, militer Ukraina membahayakan penduduk sipil di sana dengan membuat mereka terancam bahaya tembakan Rusia yang datang.

Segera setelah temuan itu dipublikasikan, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menuduh Amnesty bersikap tidak adil dan mencoba mengalihkan tanggung jawab dari pasukan Rusia.

Menanggapi kritik ini, kelompok tersebut menekankan bahwa temuannya tidak menunjukkan pasukan Ukraina harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan Rusia, atau bahwa militer Ukraina tidak mengambil tindakan pencegahan yang memadai.

Amnesty bersikeras bahwa mereka juga tidak membenarkan pelanggaran Rusia.

Dalam laporan yang diterbitkan Kamis pekan lalu, Amnesty selain mengecam pasukan Rusia, juga membidik militer Ukraina. Mengklaim bahwa pasukan Ukraina menunjukkan pola mengganggu dengan menempatkan warga sipil dalam risiko dan melanggar hukum perang dengan beroperasi dari infrastruktur perumahan, termasuk sekolah.

Mengomentari temuan kelompok tersebut, Agnes Callamard, sekretaris jenderal Amnesty International, menekankan bahwa meskipun Ukraina berada dalam posisi bertahan, bukan berarti membenarkan langkahnya dan membebaskan militer Ukraina dari menghormati hukum humaniter internasional.

Zelensky yang mengecam laporan Amnesty, menyatakan bahwa siapa pun yang meragukan bahwa Ukraina adalah korban adalah kaki tangan Rusia.

Pejabat Ukraina juga bersikeras bahwa Kiev melakukan yang terbaik untuk mengevakuasi warga sipil dari bahaya.

Rusia, pada gilirannya, menunjukkan bahwa mereka telah berulang kali memanggil pasukan Ukraina karena menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia, dan temuan Amnesty hanya berfungsi untuk mengkonfirmasi hal itu.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya