Berita

Pengacara Front Persatuan Islam (FPI) Aziz Yanuar/RMOL

Politik

Presiden Jokowi Harus Turun Tangan Perintahkan Aparat Tangkap Buronan Apeng

SABTU, 06 AGUSTUS 2022 | 14:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo diminta untuk turun tangan menyikapi tersangka kasus korupsi alih fungsi hutan di Kepulauan Riau (Kepri), Surya Darmadi alias Apeng yang telah menggondol duit Rp 54 triliun ke Singapura.

Pihak-pihak yang terlibat harus dicopot dari jabatannya apabila dia seorang pejabat negara, dan Apeng yang kini masih buron diharapkan segera ditangkap lalu uangnya dikembalikan ke kas negara.

Begitu disampaikan Pengacara Front Persaudaraan Islam (FPI) Aziz Yanuar kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Sabtu (6/8).


“Mereka para pejabat yang juga ikut kontribusi secara tidak langsung melanggengkan perampokan si Apeng maling itu. Maka Presiden harus berhentikan mereka dengan tidak hormat sebagai bentuk peringatan keras dan serius dalam penanganan korupsi,” tegas Aziz Yanuar.

Orang dekat Habib Rizieq Shihab (HRS) ini juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI untuk bergerak cepat menyelamatkan aset negara dengan cara membekukan kekayaan milik Apeng.

“KPK dan Kejagung serta penegak hukum negara lain harus bertindak cepat dengan bekukan aset maling itu! Kampanyekan terus ganyang koruptor, bukan malah sibuk alihkan isu,” pungkasnya.

Surya Darmadi alias Apeng dengan menggondol uang Rp 54 triliun ke Singapura, begitu senyap dari perbincangan publik bahkan buzzer atau para pendengung yang selama ini berisik di media sosial pun tak bergeming.

Padahal, Apeng disebut merugikan keuangan negara dengan angka yang fantastis, yaitu sebesar Rp 78 triliun.

Apeng juga terjerat dua kasus maling uang rakyat (korupsi), yaitu suap revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada tahun 2014. Kemudian, juga diduga telah melakukan korupsi atas penyerobotan lahan seluas 37.095 hektare.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Golkar: Pengganti Adies Kadir di DPR Caleg Suara Terbanyak Berikutnya

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:18

Nasib Generasi Emas Terancam Gegara Purbaya Belum Terapkan Cukai MBDK

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:16

PAN Dukung Ambang Batas Parlemen Nol Persen dengan Fraksi Terbatas

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:10

IHSG Mulai Stabil Usai OJK Respons Peringatan MSCI Terkait Status Pasar Frontier

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:05

Amdatara Konsolidasikan Industri AMDK, Perkuat Kolaborasi dengan Pemda

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:55

41 Desa di Kabupaten Bekasi Banjir Usai Diterpa Hujan Lebat

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:53

Pesawat Jatuh di Kolombia, Seluruh Penumpang Tewas Termasuk Anggota DPR

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:51

IHSG Anjlok Dua Hari, Momentum Perbaikan Pasar Modal

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:48

Harga CPO Terkerek Lonjakan Minyak Mentah Dunia

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:45

PAN Dukung MK Hapus Ambang Batas Parlemen

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:42

Selengkapnya