Berita

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat mendaftarkan Demokrat sebagai calon peserta pemilu/RMOL

Politik

Anggaran KPU Mandek dan Berpotensi Tunda Pemilu, AHY: Negara Tak Boleh Dibuat Main-main

JUMAT, 05 AGUSTUS 2022 | 19:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pencairan anggaran Pemilu Serentak 2024 yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun ini belum 100 persen, alias mandek prosesnya di pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono menanggapi permasalahan anggaran Pemilu Serentak 2024 tersebut, usai melakukan pendaftaran di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/8).

Sosok yang kerap disapa AHY tersebut mengatakan, Demokrat memiliki sikap tegas agar Pemilu Serentak 2024 tetap berlangsung, dan dalam prosesnya dibutuhkan anggaran yang berkecukupan.


"Tentu kita mendorong agar alokasi anggaran negara untuk penyelenggaran pemilu benar-benar bisa dipersiapkan dengan baik," ujar AHY.

Menurut putra sulung Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini, kepastian pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 harus didukung penuh oleh pemerintah.

"Karena bagaimana kualitas pemilu juga sangat ditentukan dengan sumber daya dan kesiapan anggaran tersebut," tuturnya.

AHY menyatakan, partai berlambang Mercy yang dipimpinnya berkomitemen penuh penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada kendala.

"Ini yang kita terus dorong dan kawal, sehingga jangan sampai nanti kendala permasalahan teknis dan permasalahan-permasalahan lain yang diakibatkan tidak siapnya logistik pemilu dan termasuk anggaran pemilu," ucapnya.

Lebih lanjut, pensiunan Mayor ini juga berharap kekhawatiran masyarakat tentang adanya upaya menunda Pemilu Serentak 2024 lewat masalah pencairan anggaran tidak terjadi.

"Itu (penundaan pemilu) enggak boleh terjadi. Dari awal Demokrat tegas bahwa negara tidak boleh dibuat main-main ya," cetus AHY.

"Artinya demokrasi ini harus kita jaga bersama dan jangan menunda apalagi memperpanjang kekuasaan tanpa melalui pemilihan umum yang demokratis," tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Pelita Air Libatkan UMKM Binaan Pertamina dalam PAS Sky Shop

Selasa, 12 Mei 2026 | 03:59

Seluruh SPPG Wajib Tambah Penerima Manfaat 3B dalam Dua Minggu

Selasa, 12 Mei 2026 | 03:50

19 Juta Tenaga Kerja dan Upsysteming UMKM

Selasa, 12 Mei 2026 | 03:25

Jokowi dan Pratikno Dituding Bungkam UI Lewat PP 75/2021

Selasa, 12 Mei 2026 | 02:59

Polisi Ringkus 25 Pelaku Curanmor di Bekasi

Selasa, 12 Mei 2026 | 02:45

Film Dokumenter “Pesta Babi” Jangan Memperkeruh Keadaan di Papua

Selasa, 12 Mei 2026 | 02:23

Melupakan Laut, Menggadaikan Masa Depan!

Selasa, 12 Mei 2026 | 01:57

Polda Jambi Bongkar Peredaran Sabu dan "Vape Yakuza" Senilai Rp25,9 Miliar

Selasa, 12 Mei 2026 | 01:38

Dishub kota Semarang Gencarkan Sosialisasi ke Bus AKAP

Selasa, 12 Mei 2026 | 01:19

Grace Natalie: Saya Nggak Pernah Punya Masalah dengan Pak JK

Selasa, 12 Mei 2026 | 00:57

Selengkapnya