Berita

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat mendaftarkan Demokrat sebagai calon peserta pemilu/RMOL

Politik

Anggaran KPU Mandek dan Berpotensi Tunda Pemilu, AHY: Negara Tak Boleh Dibuat Main-main

JUMAT, 05 AGUSTUS 2022 | 19:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pencairan anggaran Pemilu Serentak 2024 yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun ini belum 100 persen, alias mandek prosesnya di pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono menanggapi permasalahan anggaran Pemilu Serentak 2024 tersebut, usai melakukan pendaftaran di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/8).

Sosok yang kerap disapa AHY tersebut mengatakan, Demokrat memiliki sikap tegas agar Pemilu Serentak 2024 tetap berlangsung, dan dalam prosesnya dibutuhkan anggaran yang berkecukupan.


"Tentu kita mendorong agar alokasi anggaran negara untuk penyelenggaran pemilu benar-benar bisa dipersiapkan dengan baik," ujar AHY.

Menurut putra sulung Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini, kepastian pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 harus didukung penuh oleh pemerintah.

"Karena bagaimana kualitas pemilu juga sangat ditentukan dengan sumber daya dan kesiapan anggaran tersebut," tuturnya.

AHY menyatakan, partai berlambang Mercy yang dipimpinnya berkomitemen penuh penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada kendala.

"Ini yang kita terus dorong dan kawal, sehingga jangan sampai nanti kendala permasalahan teknis dan permasalahan-permasalahan lain yang diakibatkan tidak siapnya logistik pemilu dan termasuk anggaran pemilu," ucapnya.

Lebih lanjut, pensiunan Mayor ini juga berharap kekhawatiran masyarakat tentang adanya upaya menunda Pemilu Serentak 2024 lewat masalah pencairan anggaran tidak terjadi.

"Itu (penundaan pemilu) enggak boleh terjadi. Dari awal Demokrat tegas bahwa negara tidak boleh dibuat main-main ya," cetus AHY.

"Artinya demokrasi ini harus kita jaga bersama dan jangan menunda apalagi memperpanjang kekuasaan tanpa melalui pemilihan umum yang demokratis," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Slank Siuman dari Jokowi

Selasa, 30 Desember 2025 | 06:02

Setengah Juta Wisatawan Serbu Surabaya

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:30

Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:19

Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:00

Sekolah di Aceh Kembali Aktif 5 Januari

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:50

Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:07

Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:01

Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:45

Pemprov DKI Hibahkan 14 Mobil Pemadam ke Bekasi hingga Karo

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:05

Rakyat Tak Boleh Terpecah Sikapi Pilkada Lewat DPRD

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:02

Selengkapnya