Berita

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat mendaftarkan Demokrat sebagai calon peserta pemilu/RMOL

Politik

Anggaran KPU Mandek dan Berpotensi Tunda Pemilu, AHY: Negara Tak Boleh Dibuat Main-main

JUMAT, 05 AGUSTUS 2022 | 19:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pencairan anggaran Pemilu Serentak 2024 yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun ini belum 100 persen, alias mandek prosesnya di pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono menanggapi permasalahan anggaran Pemilu Serentak 2024 tersebut, usai melakukan pendaftaran di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/8).

Sosok yang kerap disapa AHY tersebut mengatakan, Demokrat memiliki sikap tegas agar Pemilu Serentak 2024 tetap berlangsung, dan dalam prosesnya dibutuhkan anggaran yang berkecukupan.


"Tentu kita mendorong agar alokasi anggaran negara untuk penyelenggaran pemilu benar-benar bisa dipersiapkan dengan baik," ujar AHY.

Menurut putra sulung Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini, kepastian pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 harus didukung penuh oleh pemerintah.

"Karena bagaimana kualitas pemilu juga sangat ditentukan dengan sumber daya dan kesiapan anggaran tersebut," tuturnya.

AHY menyatakan, partai berlambang Mercy yang dipimpinnya berkomitemen penuh penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada kendala.

"Ini yang kita terus dorong dan kawal, sehingga jangan sampai nanti kendala permasalahan teknis dan permasalahan-permasalahan lain yang diakibatkan tidak siapnya logistik pemilu dan termasuk anggaran pemilu," ucapnya.

Lebih lanjut, pensiunan Mayor ini juga berharap kekhawatiran masyarakat tentang adanya upaya menunda Pemilu Serentak 2024 lewat masalah pencairan anggaran tidak terjadi.

"Itu (penundaan pemilu) enggak boleh terjadi. Dari awal Demokrat tegas bahwa negara tidak boleh dibuat main-main ya," cetus AHY.

"Artinya demokrasi ini harus kita jaga bersama dan jangan menunda apalagi memperpanjang kekuasaan tanpa melalui pemilihan umum yang demokratis," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya