Berita

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat mendaftarkan Demokrat sebagai calon peserta pemilu/RMOL

Politik

Anggaran KPU Mandek dan Berpotensi Tunda Pemilu, AHY: Negara Tak Boleh Dibuat Main-main

JUMAT, 05 AGUSTUS 2022 | 19:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pencairan anggaran Pemilu Serentak 2024 yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun ini belum 100 persen, alias mandek prosesnya di pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono menanggapi permasalahan anggaran Pemilu Serentak 2024 tersebut, usai melakukan pendaftaran di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/8).

Sosok yang kerap disapa AHY tersebut mengatakan, Demokrat memiliki sikap tegas agar Pemilu Serentak 2024 tetap berlangsung, dan dalam prosesnya dibutuhkan anggaran yang berkecukupan.


"Tentu kita mendorong agar alokasi anggaran negara untuk penyelenggaran pemilu benar-benar bisa dipersiapkan dengan baik," ujar AHY.

Menurut putra sulung Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini, kepastian pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 harus didukung penuh oleh pemerintah.

"Karena bagaimana kualitas pemilu juga sangat ditentukan dengan sumber daya dan kesiapan anggaran tersebut," tuturnya.

AHY menyatakan, partai berlambang Mercy yang dipimpinnya berkomitemen penuh penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada kendala.

"Ini yang kita terus dorong dan kawal, sehingga jangan sampai nanti kendala permasalahan teknis dan permasalahan-permasalahan lain yang diakibatkan tidak siapnya logistik pemilu dan termasuk anggaran pemilu," ucapnya.

Lebih lanjut, pensiunan Mayor ini juga berharap kekhawatiran masyarakat tentang adanya upaya menunda Pemilu Serentak 2024 lewat masalah pencairan anggaran tidak terjadi.

"Itu (penundaan pemilu) enggak boleh terjadi. Dari awal Demokrat tegas bahwa negara tidak boleh dibuat main-main ya," cetus AHY.

"Artinya demokrasi ini harus kita jaga bersama dan jangan menunda apalagi memperpanjang kekuasaan tanpa melalui pemilihan umum yang demokratis," tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya