Berita

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat mendaftarkan Demokrat sebagai calon peserta pemilu/RMOL

Politik

Anggaran KPU Mandek dan Berpotensi Tunda Pemilu, AHY: Negara Tak Boleh Dibuat Main-main

JUMAT, 05 AGUSTUS 2022 | 19:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pencairan anggaran Pemilu Serentak 2024 yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun ini belum 100 persen, alias mandek prosesnya di pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono menanggapi permasalahan anggaran Pemilu Serentak 2024 tersebut, usai melakukan pendaftaran di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/8).

Sosok yang kerap disapa AHY tersebut mengatakan, Demokrat memiliki sikap tegas agar Pemilu Serentak 2024 tetap berlangsung, dan dalam prosesnya dibutuhkan anggaran yang berkecukupan.


"Tentu kita mendorong agar alokasi anggaran negara untuk penyelenggaran pemilu benar-benar bisa dipersiapkan dengan baik," ujar AHY.

Menurut putra sulung Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini, kepastian pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 harus didukung penuh oleh pemerintah.

"Karena bagaimana kualitas pemilu juga sangat ditentukan dengan sumber daya dan kesiapan anggaran tersebut," tuturnya.

AHY menyatakan, partai berlambang Mercy yang dipimpinnya berkomitemen penuh penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada kendala.

"Ini yang kita terus dorong dan kawal, sehingga jangan sampai nanti kendala permasalahan teknis dan permasalahan-permasalahan lain yang diakibatkan tidak siapnya logistik pemilu dan termasuk anggaran pemilu," ucapnya.

Lebih lanjut, pensiunan Mayor ini juga berharap kekhawatiran masyarakat tentang adanya upaya menunda Pemilu Serentak 2024 lewat masalah pencairan anggaran tidak terjadi.

"Itu (penundaan pemilu) enggak boleh terjadi. Dari awal Demokrat tegas bahwa negara tidak boleh dibuat main-main ya," cetus AHY.

"Artinya demokrasi ini harus kita jaga bersama dan jangan menunda apalagi memperpanjang kekuasaan tanpa melalui pemilihan umum yang demokratis," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya