Berita

Menlu China Wang Yi dalam pertemuan Menteri Luar Negeri China-ASEAN di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis 4 Agustus 2022/AP

Dunia

Kecam Pernyataan Bersama G7 Soal Reaksi China Terhadap Kunjungan Pelosi, Wang Yi: Siapa yang Memberi Mereka Hak Itu?

JUMAT, 05 AGUSTUS 2022 | 10:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pernyataan para menteri luar negeri yang terkesan menyalahkan China atas reaksi terhadap kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan, disesalkan Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

Para Menlu G7 dalam pernyataannya pada Rabu mengklaim 'respons eskalasi' China terhadap kunjungan Pelosi berisiko meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan sambil menyerukan China untuk tidak 'secara sepihak mengubah status quo dengan paksa di wilayah tersebut'.

Wang yang sedang menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri China-ASEAN di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis (4/8) mengecam pernyataan bersama tersebut, mengatakan bahwa inisiatif China masuk akal dan sah untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya.


"Pernyataan para menteri luar negeri G7 menyebut putih hitam, membingungkan benar dan salah, dan membuat tuduhan tak berdasar terhadap tindakan China yang masuk akal dan sah untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorial. Bagaimana mereka, memiliki hak seperti itu? Siapa yang memberi mereka hak itu?" kata Wang, seperti dikutip dari CGTN, Jumat (5/8).

Dia menunjukkan bahwa Amerika-lah yang menimbulkan masalah, memprovokasi krisis dan terus meningkatkan ketegangan, menambahkan provokasi terang-terangan AS telah menjadi preseden buruk.

"Jika tidak ada koreksi dan tindakan balasan, apakah prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri akan tetap ada? Haruskah hukum internasional ditegakkan? Bagaimana perdamaian regional harus dijamin?" tanya Wang.

Dia juga meminta masyarakat internasional untuk menentang setiap gerakan yang menantang prinsip satu-China, dan bersatu untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan itu.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya