Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Anggaran KPU Sengaja Digantung Agar Pemilu Tidak Maksimal?

JUMAT, 05 AGUSTUS 2022 | 07:46 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pencairan anggaran Pemilu 2024 diduga kuat sengaja digantung agar pemilu tidak maksimal, dan penyelenggara negara tersandera oleh anggaran yang kurang. Hal ini menunjukkan adanya skema agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghamba kepada pemerintah.

Demikian pandangan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menanggapi masih kurangnya anggaran yang dikucurkan pemerintah ke KPU untuk melaksanakan tahapan pemilu yang sudah berjalan.

"Terkait anggaran pemilu yang masih kurang, bisa jadi memang sengaja digantung agar pemilu tidak maksimal, dan penyelenggara terdandera oleh adanya anggaran yang kurang," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/8).

Saiful menilai, anggaran pemilu yang kurang menjadi salah satu bentuk pemasungan terhadap fungsi KPU. Tujuannya agar KPU lebih menghamba kepada pemerintah.

"Selain itu pula, bisa jadi dana tersebut masih digunakan untuk keperluan lain seperti pembangunan IKN atau infrastruktur lainnya," kata Saiful.

Karena, lanjut Saiful, kekurangan anggaran ini dapat menghambat terselenggaranya pemilu yang bermartabat, serta independensi KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

"Jangan sampai seperti ada pengkebirian dana pemilu, sehingga KPU pada akhirnya harus ikut irama yang diharapkan oleh pemerintah," terang Saiful.

Untuk itu, doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) ini berpendapat, sudah saatnya segala yang dibutuhkan oleh KPU disediakan dan dipenuhi dengan segera. Sehingga KPU dapat melangsungkan agendanya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

"Penundaan pencairan dana dapat mengganggu aktivitas KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya. Untuk itu, demi efektifitas kinerja KPU, pemerintah segera mencairkan dana yang sudah dialokasikan," pungkas Saiful.

Populer

Said Merokok di Pesawat Pribadi, Arief Poyuono: Inikah Anggota Dewan Pengusul Hapus Listrik 450 VA?

Sabtu, 17 September 2022 | 11:18

AHY Bandingkan Pembangunan SBY dan Jokowi, Ridwan Bae: Jokowi Lebih Baik, Saya Punya Data

Sabtu, 17 September 2022 | 19:22

Kapal Kargo Minyak Rusia Berisi 700 Ribu Barel Minyak Mentah Menuju Kuba

Sabtu, 17 September 2022 | 16:40

Kamarudin Simanjuntak: Penyidik Seperti Tidak Ikhlas Ferdy Sambo Jadi Tersangka

Sabtu, 17 September 2022 | 05:52

Saat Diam Saja Elektabilitas SBY 10 Persen, Kalau Turun Gunung Pasti Demokrat Meroket

Minggu, 18 September 2022 | 09:28

Ganjar Ngaku Tak Kenal Eko Kuntadhi, PA 212: Ngibul yo ngibul Tapi Ojo Ngono Toh, Mas Ganjar

Sabtu, 17 September 2022 | 03:28

Sindir AHY, Direktur PPI: Faktanya, Publik Melihat Jokowi Massif Membangun Infrastruktur

Minggu, 18 September 2022 | 09:58

UPDATE

Iran Panggil Dubes Iran dan Norwegia karena Ikut Campur Protes Anti-Pemerintah

Senin, 26 September 2022 | 10:40

Nadiem Diminta Ungkap Siapa Saja Anggota Tim Bayangan di Kemendikbud Ristek

Senin, 26 September 2022 | 10:34

Sidak di Pasar Cik Puan Pekanbaru, Mendag Zulhas Klaim Harga Kebutuhan Pokok Stabil

Senin, 26 September 2022 | 10:18

Misteri Hilangnya Xi Jinping, Terkait Vonis Hukuman Mati Dua Mantan Menteri atau Ancaman Jabatan Ketiga Kali?

Senin, 26 September 2022 | 10:05

India Kecewa, AS Jual Jet Tempur F-16 ke Pakistan

Senin, 26 September 2022 | 09:53

Jadi Sopir JakLingko, Anies Bikin Heboh Penumpang

Senin, 26 September 2022 | 09:53

Aktivitas Politik China Berjalan Normal, Rumor Kudeta Xi Jinping Sebatas Psy-War Barat?

Senin, 26 September 2022 | 09:35

Namanya Diusulkan PPP Jakarta, Anies Bahas Capres Usai 16 Oktober

Senin, 26 September 2022 | 09:34

Negaranya Dilanda Krisis Ekonomi Parah, Menteri Keuangan Pakistan Mundur

Senin, 26 September 2022 | 09:23

Ketua MA Gagal Besar dalam Membina Hakim dan Aparatur Peradilan

Senin, 26 September 2022 | 09:18

Selengkapnya