Disebut Langgar Hukum Humaniter, Ukraina Marah ke Amnesty International

Laporan terbaru Amnesty International yang menyatakan Kiev melanggar hukum humaniter selama konflik dengan Rusia ditanggapi dengan marah oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba.

Dalam pernyataan Kamis (4/8), Kuleba menolak disalahkan karena menempatkan aset militernya di sekolah dan daerah pemukiman sehingga membahayakan warga sipil.

Kuleba meminta agar Amnesty tidak mencari keseimbangan palsu antara Rusia sebagai negara kriminal, dan Ukraina sebagai negara yang membela diri dari invasi Rusia. Amnesty harusnya bergerak untuk memberitahu dunia tentang kejahatan Rusia.

“Saya mengerti bahwa Amnesty akan mengkritik perang Rusia-Ukraina dari kedua sisi. Namun, pihak Amnesty bukannya mencari kebenaran dan menyajikannya kepada dunia, tetapi malah menciptakan keseimbangan yang salah antara penjahat dan korbannya, antara negara yang menghancurkan dan negara yang mati-matian membela diri," kata Kuleba, seperti dikutip dari Interfax, Kamis (4/8).

Kuleba juga mendesak organisasi tersebut untuk berhenti “menciptakan realitas palsu” di mana setiap orang “bersalah atas sesuatu.”

"Amnesty terutama harus fokus pada apa yang dilakukan Rusia di Ukraina dan kehancuran apa yang telah dibawa Moskow ke negara ini," katanya.

Pada Kamis (4/8), Amnesty merilis sebuah laporan yang menuduh Kiev melakukan pelanggaran yang jelas terhadap hukum humaniter internasional, mengatakan mereka membahayakan nyawa warga sipil dengan menempatkan militernya dekat dengan infrastruktur sipil.

Menurut laporannya, 22 dari 29 sekolah yang dikunjungi Amnesty antara April dan Juli, ditemukan bukti aktivitas militer. Bahkan, di lima lokasi, mereka menyaksikan pasukan Ukraina menggunakan rumah sakit sebagai pangkalan.

LSM tersebut mengatakan bahwa penggunaan militer Ukraina yang melanggar hukum atas objek sipil tidak dibenarkan.

Juru Bicara KementerianLluar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan, laporan LSM tersebut hanya mengkonfirmasi apa yang telah diketahui Moskow sejak lama.

"Kami telah mengatakan hal ini  terus-menerus, menyebut tindakan angkatan bersenjata Ukraina sebagai taktik menggunakan warga sipil sebagai 'perisai manusia'," kata Zakharova.