Dukungan legislasi dari DPR RI dalam hal pemekaran wilayah Papua dengan menyetujui tiga daerah otonomi baru (DOB) sangat tepat untuk menjamin hak rakyat dan pemerataan pembangunan di bumi cenderawasih.
Tiga DOB yang disahkan melalui tiga UU adalah UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Pegunungan.
Dikatakan Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo, persetujuan tiga DOB adalah kebijakan yang sangat luar biasa yang diberikan pemerintah sebagai bentuk keseriusan dalam membangun kesejahteraan masyarakat Papua.
Kata dia, pemekaran ini perlu karena luasnya kondisi geografis Papua yang jauh lebih luas dari Pulau Jawa. Sehingga, dibutuhkan rentang kendali yang diperlebar supaya pelayanan publik kepada masyarakat yang tidak pernah terlayani bisa terwujud.
"Juga dapat sedikit mengurangi anggaran khususnya transportasi dan akomodasi," kata Jan Arebo dalam webinar "
Expansion of Papua Province For The Youth Generation, Kamis (3/8).
Dia menyakini, terbentuknya tiga provinsi baru tersebut akan menyerap sumber daya manusia yang lebih optimal. Khususnya dari warga asli Papua yang tentunya menguntungkan generasi muda yang memiliki kemampuan dari berbagai bidang.
"Kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pemekaran ini, semestinya mereka sampaikan," imbuhnya.
Masih kata Jan, pihak yang tidak setuju pemekaran jangan menggunakan cara-cara yang tidak relevan dengan memprovokasi masyarakat hanya karena menolak kebijakan ini.
Apalagi, lanjutnya, sampai menuduh akan adanya transmigrasi besar-besaran ke Papua, orang asli Papua akan dibunuh atau akan adanya penambahan pasukan.
"Itu adalah isu-isu yang tidak valid yang disuarakan para penolak pemekaran. Padahal, jika tidak ada pemekaran, kekuasaan dan korupsi mereka terus dinikmati dan tidak mau diganggu," tandasnya.
