Kendala teknis input data persyaratan partai politik (parpol) bakal calon peserta Pemilu Serentak 2024 ke sistem informasi partai politik (Sipol) dialami Partai Buruh.
Partai Buruh kembali datang ke Kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis sore (4/8) untuk kedua kalinya meminta klarifikasi dari KPU terkait kendala teknis input data di Sipol.
"Pada pertemuan hari ini sejumlah eksko (eksekutif komite) dari beberapa provinsi, kabupaten/kota di Jabodetabek meminta ikut memastikan tidak saja mendengar informasi dari eksko pusat tetapi juga langsung datang ke KPU," ujar Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin.
Said menjelaskan, dirinya bersama jajaran pengurus daerah diterima Anggota KPU RI Idham Holik. Dalam pertemuan itu dibahas soal permasalahan teknis dan sistem yang diterapkan di dalam Sipol.
Salah satu hal yang paling diprotes Partai Buruh, diterangkan Said, adalah soal input data keanggotaan yang tertunda, dan berefek pada input data kepengurusan dan alamat kantor.
"Dari Partai Buruh sendiri jumlah (data keanggotaan) yang kami serahkan sampai jam 16.00 lebih dari 285 ribu anggota, dan kami perkirakan nanti kami akan sampai di level 320 ribu anggota," katanya.
Oleh karena itu, Said meyakini masalah yang terjadi di Sipol sudah hampir selesai. Di samping itu, permintaan klarifikasi Partai Buruh juga untuk menghindari persepsi-persepsi buruk terhadap KPU.
"Saya khawatir kekeliruan pemahaman. Saya pastikan, KPU sampai detik ini tidak pernah menghilangkan data partai, tidak ada. Saya pastikan dari komisoner, dari petugas
helpdeks dan sebagainya, data kami aman," ucapnya.
"Artinya aman, tidak ada pengurangan data, penghapusan data yang dilakukan KPU. Di luar itu juga kami tidak pernah menyampaikan ada penghapusan data, yang kami sampaikan hanya ada data yang dikirim dan tampil itu tidak sama," demikian Said.
