Anggaran belanja tambahan (ABT) 2022 untuk pelaksanaan tahapan Pemilu serentak 2024 belum dicairkan pemerintah. Ternyata, faktornya ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan hal tersebut melalui akun Twitter pribadinya, yang dikutip Kamis (4/8).
Mulanya, dia menjelaskan soal ABT 2022 yang disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah hasil rasionalisasi dari pengajuan KPU yang telah dibicarakan secara bersama-sama.
"Dana pemilu pasti disediakan oleh Pemerintah sesuai dengan hitungan yang telah disepakati," ujar Mahfud.
Dengan begitu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan bahwa besaran ABT untuk Pemilu Serentak 2024 yang telah disetujui pemerintah sudah disiapkan uangnya. Hanya saja, KPU belum merevisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
"Untuk kebutuhan tahun 2022 sudah disiapkan Rp 1,24 trilliun, tapi pencairannya menunggu DIPA yang harus dibuat oleh KPU," ungkapnya.
Di samping itu, Mahfud juga menjelaskan soal pengajuan anggaran
multi years yang dimasukkan ke dalam ABT tahun ini, sehingga dalam usulannya KPU mencatat sisa anggaran yang dibutuhkan adalah Rp 5,4 triliun.
"Untuk tahun 2023 dan 2024 akan dimasukkan ke APBN tahun yang bersangkutan, tak bisa tahun ini. Ini kan
multi years," tandas Mahfud MD.
Berdasarkan dokumen rincian anggaran Pemilu Serentak 2024 yang dibutuhkan tahun ini, anggaran yang diajukan KPU kepada Kemenkeu mulanya sebesar Rp 8,06 triliun. Hanya saja yang disetujui pertama kali cuma Rp 2,45 triliun.
Karena masih memiliki selisih yang cukup besar, yakni Rp 5,4 triliun, akhirnya KPU mengajukan ABT ke Kemenkeu. Namun setelah dilakukan pembahasan bersama, yang disetujui hanya 1,24 triliun.
Maka dari itu, KPU mengklaim masih ada sisa anggaran yang dibutuhkan untuk tahun ini yang belum disetujui Kemenkeu, yakni sebesar Rp 3,69 triliun.
Akibat dari persetujuan yang tidak sesuai dengan pengajuan itu, KPU memperkirakan pelaksanaan tahapan pemilu untuk tahun ini tidak akan optimal. Pasalnya, ada sejumlah pos anggaran yang tidak dapat terpenuhi.
Jika dilihat dari rincian anggaran yang diajukan KPU untuk tahun 2022 ini sebesar Rp 8,06 triliun, turut dimasukkan sejumlah tahapan Pemilu Serentak 2024 yang notabene baru dilaksanakan
multi years mulai akhir tahun 2022 hingga 2023 dan 2024.
Berikut ini rincian tahapan dan anggaran yang
multi years mulai akhir 2022 hingga tahun 2023 dan 2024:
1. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan (14 Oktober-9 Februari 2023)
- Kebutuhan: Rp 251 miliar
- Realisasi: Rp 164,3 miliar (65,47 persen)
- Kekurangan: Rp 86,6 miliar;
2. Pencalonan anggota DPD (6 Desember 2022-25 Novermber 2023
- Kebutuhan: Rp 130,9 miliar
- Realisasi: Rp 98,7 miliar (75,47 persen)
- Kekurangan: Rp 32,1 miliar;
3. Persiapan tahapan kampanye pemilu (kampanye pemilu dimulai 28 November 2023-10 Februari 2024
- Kebutuhan: Rp 1,5 miliar
- Realisasi: Tak masuk DIPA dan ABT
- Kekurangan: Rp 1,5 miliar;
4. Persiapan pemungutan dan penghitungan suara (pemungutan dan penghitungan suara digelar 14-15 Februari 2024
- Kebutuhan: Rp 15,9 miliar
- Realisasi: Tak masuk DIPA dan ABT
- Kekurangan: Rp 15,9 miliar;
5. Persiapan penetapan hasil pemilu
- Kebutuhan: Rp 5,6 miliar
- Realisasi: Tak masuk DIPA dan ABT
- Kekurangan: Rp 5,6 miliar.
Sementara itu, untuk rincian anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tahapan tahun ini adlaah sebagai berikut:
1. Perencanaan program dan regulasi
- Kebutuhan: Rp 958,3 miliar
- Realisasi: Rp 629,8 miliar (65,72 persen)
- Kekurangan: Rp 328,4 miliar
2. Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu
- Kebutuhan: Rp 882 miliar
- Realisasi: Rp 686,3 miliar (77,81 persen)
- Kekurangan: Rp 195,7 miliar
3. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan
- Kebutuhan: Rp 251 miliar
- Realisasi: Rp 164,3 miliar (65,47 persen)
- Kekurangan: Rp 86,6 miliar.
Adapun anggaran dukungan tahapan pemilu yang dimasukkan dalam kebutuhan anggaran tahun 2022 ini antara lain:
1. Gaji
- Kebutuhan: Rp 1,79 triliun
- Realisasi: Rp 1,42 triliun (79,61 persen)
- Kekurangan: Rp 365,1 miliar
2. Sarana prasarana, operasional perkantoran, IT dan lain-lain
- Kebutuhan: Rp 4,02
- Realisasi: Rp 562,3 miliar (17,21 persen)
- Kekurangan: Rp 3,33 triliun.
