Didik Rachbini: APBN Harus Diselamatkan, tapi Presiden Gagap Mengambil Keputusan

Kondisi keuangan negara saat ini mengkhawatirkan di tengah tumpukan utang luar negeri yang terus bertambah. Bahkan diprediksi, kondisi ekonomi dalam negeri sudah bergerak menuju krisis anggaran hingga resesi.

Ekonom senior Indef, Didik J Rachbini menyarankan agar pemerintah, terkhusus Presiden Joko Widodo menyimak pemikiran para ekonom yang logis dan masuk akal untuk kebijakan ekonomi.

"Masukan pertama adalah APBN harus diselamatkan. Jika tidak, pemerintah sekarang akan mewariskan kondisi APBN yang rentan dan rapuh," kata Didik J. Rachbini dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/8).

Didik mengurai, setidaknya ada dua hal yang menjadi tekanan APBN, yakni subsidi dan kebijakan pemerintah serta DPR RI terhadap anggaran negara.

"Subsidi yang sangat besar, terutama subsidi energi karena kenaikan harga-harga dan tekanan pembayaran utang," jelasnya.

Presiden Jokowi terkenal berani mengambil kebijakan ekonomi dan keputusan rasional yang obyektif dan rasional untuk solusi bangsa meskipun sering kontroversial bagi publik.

Di awal pemerintahannya, kata Didik, presiden tegas mengambil keputusan mengurangi subsidi cukup besar, tetapi memberikan subsidi langsung untuk rakyat miskin.

"Tetapi Presiden pada saat ini seperti gagap untuk mengambil keputusan mengurangi subsidi besar Rp 500 triliun pada saat ini," sambung Didik.

Jumlah subsidi ini, kata dia, sama besarnya dengan anggaran pemerintah SBY dengan kurs rupiah relatif tidak berbeda jauh. Namun baginya, tim ekonomi presiden tidak memberikan masukan yang benar sehingga APBN pasca pemrintahan sekarang akan rusak berat.

Tekanan kedua terhadap APBN adalah kolektif kebiasaan DPR dan pemerintah mempermainkan APBN dan konstitusi itu sendiri.

"Pelanggaran serius seperti defisit besar yang membahayakan ekonomi negara bisa saja dibuat main-main karena ketiadaan pemikiran kritis dan minus check and balances yang memadai dari sistem demokrasi kita," tandasnya.