Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak/Net

Politik

Tolak APBN untuk Bayari Kereta Cepat, FPKS: Awas Jebakan China!

KAMIS, 04 AGUSTUS 2022 | 08:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi VI DPR RI Fraksi PKS menolak keras penggunaan dana APBN untuk menutup pembengkakan biaya (cost overrun) pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mewanti-wanti pemerintah jangan sampai masuk dalam perangkap utang yang akan membebani keuangan negara.

Peringatannya itu didasarkan pada sejumlah kejanggalan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak proposal proyek disampaikan China medio Agustus 2015 silam.

China menawarkan biaya proyek yang lebih murah dibanding Jepang dan menjanjikan dikerjakan secara business to business (B2B) tanpa perlu jaminan pemerintah.

Namun belakangan China Development Bank (CDB) justru meminta pemerintah Indonesia menanggung pembengkakan biaya proyek yang sempat jadi rebutan dengan Jepang tersebut.

“Pada perjalanannya, semua janji China tidak terbukti dan membuat Indonesia terjebak pada dilema, melanjutkan proyek dengan risiko beban utang makin besar atau menghentikan proyek dengan risiko proyek mangkrak namun tetap membayar utang besar yang sudah terlanjur berjalan,” kata Amin kepada wartawan, Kamis (3/8).

Untuk menghentikannya pun sulit. Selain karena sudah terlanjur menggunakan dana sangat besar, pengerjaan proyek ini sudah melebihi 80 persen.

“Sejak awal studi kelayakan dilakukan pihak China. Sangat aneh jika mereka tidak mampu mendeteksi potensi pembengkakan biaya tersebut. Apakah ini karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar ‘proyek rugi’ tersebut tetap berjalan?” urainya.

Kejanggalan lain ada dari sisi bisnis, operasional kereta cepat Jakarta Bandung ini sulit untuk balik modal. Dengan menghitung besarnya biaya pembangunan yang membengkak dari semula 5,13 miliar dolar AS menjadi 7,9 miliar dolar AS, secara hitungan bisnis hampir tidak mungkin bisa kembali modal.

“Dari sudut pandang komersial, jangankan bicara untung, operasionalisasinya di masa depan berpotensi membebani keuangan negara,” tegasnya.

Selain itu, dikaji dari sisi ekonomi, efek ekonomi proyek ini juga sangat minim dan tidak bersentuhan langsung dengan nilai tambah perekonomian rakyat. Dengan jarak Jakarta-Bandung yang relatif dekat, sulit untuk berharap moda transportasi ini mampu mensubstitusi penggunaan mobil pribadi atau kendaraan travel.

Menurut Amin, situasinya mirip dengan apa yang dialami sejumlah negara yang menggunakan pendanaan dari China untuk pembangunan infrastruktur seperti Srilangka dan Pakistan. Karena itu Ia mewanti-wanti pemerintah agar jangan terjebak mau menggelontorkan dana APBN untuk menanggung pembengkakan biaya.

“Jangan sampai proyek ini hanya untuk memenuhi ambisi sekelompok orang namun mengorbankan masa depan rakyat Indonesia dengan beban utang yang sangat besar,” pungkasnya.

Populer

Said Merokok di Pesawat Pribadi, Arief Poyuono: Inikah Anggota Dewan Pengusul Hapus Listrik 450 VA?

Sabtu, 17 September 2022 | 11:18

AHY Bandingkan Pembangunan SBY dan Jokowi, Ridwan Bae: Jokowi Lebih Baik, Saya Punya Data

Sabtu, 17 September 2022 | 19:22

Kapal Kargo Minyak Rusia Berisi 700 Ribu Barel Minyak Mentah Menuju Kuba

Sabtu, 17 September 2022 | 16:40

Kamarudin Simanjuntak: Penyidik Seperti Tidak Ikhlas Ferdy Sambo Jadi Tersangka

Sabtu, 17 September 2022 | 05:52

Saat Diam Saja Elektabilitas SBY 10 Persen, Kalau Turun Gunung Pasti Demokrat Meroket

Minggu, 18 September 2022 | 09:28

Ganjar Ngaku Tak Kenal Eko Kuntadhi, PA 212: Ngibul yo ngibul Tapi Ojo Ngono Toh, Mas Ganjar

Sabtu, 17 September 2022 | 03:28

Sindir AHY, Direktur PPI: Faktanya, Publik Melihat Jokowi Massif Membangun Infrastruktur

Minggu, 18 September 2022 | 09:58

UPDATE

Tim Bayangan Diduga Jadi Penyebab RUU Sisdiknas Carut Marut, Pengamat: Bubarkan!

Senin, 26 September 2022 | 08:44

Senator AS: Joe Biden akan Menghadapi Pemakzulan jika Partai Republik Menang Pemilihan Paruh Waktu

Senin, 26 September 2022 | 08:40

Serbia Tidak Akan Akui Hasil Referendum Donbas yang Ingin Gabung ke Rusia

Senin, 26 September 2022 | 08:25

Johan Budi Usul UU TPPU Digunakan untuk Ungkap Kasus Judi Online

Senin, 26 September 2022 | 08:19

Mohammad Yunus Qanuni Bantar Kabar Pengunduran Dirinya dari Dewan Perlawanan Nasional Pertahanan Afghanistan

Senin, 26 September 2022 | 08:13

PPP Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Presiden Indonesia

Senin, 26 September 2022 | 08:11

Di Tengah Referendum Donbas Zelenskiy Bersumpah akan Membebaskan Seluruh Ukraina

Senin, 26 September 2022 | 07:50

Jika Tak Segera Turunkan Harga BBM, Rezim Jokowi Akan Dianggap Menipu Rakyat

Senin, 26 September 2022 | 07:49

Sharif: Hanya Menyumbang Satu Persen Emisi Karbon, Pakistan Membayar Mahal dengan Bencana Banjir yang Mengerikan

Senin, 26 September 2022 | 07:29

Di Tengah Krisis, Inggris Rencanakan Kenaikan Anggaran Militer hingga Rp 847 Triliun

Senin, 26 September 2022 | 07:18

Selengkapnya