Berita

Ketua KPU Hasyim Asyari/RMOL

Nusantara

Masih Kurang, Anggaran Belanja Tambahan KPU Cuma Turun Rp 1,24 Triliun

RABU, 03 AGUSTUS 2022 | 19:25 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Anggaran belanja tambahan (ABT) untuk kebutuhan pendukung dan juga pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 yang digelar tahun ini hanya disetujui Rp 1,24 triliun oleh Kementerian Keuangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mau tidak mau harus menghitung ulang pengalokasian anggaran untuk melaksanakan tahapan pemilu dan juga untuk kebutuhan pendukung pelaksanaan.

Pasalnya, usulan KPU RI untuk anggaran tahun ini adalah sebesar Rp 8,06 triliun. Namun, total anggaran yang kini sudah diterima KPU baru Rp 3,69 triliun atau sekitar 45,87 persen yang terdiri dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Rp 2,45 triliun dan ABT Rp 1,24 triliun. Artinya, masih ada kekurangan Rp 4,36 triliun.

Mengenai anggaran ini, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyatakan bahwa pada dasarnya KPU telah membahas secara gamblang kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait alasan-alasan yang mendasari jumlah yang dibutuhkan sebesar tersebut.

"Bahwa pembicaraannya, pembahasannya, pengkajiannya bersama-bersama itu iya. Termasuk ketika mengargumentasikan mengapa ini perlu dibiayai dan mengapa besarannya segini. Itu kan ada argumentasinya, ada kajiannya," ujar Hasyim saat ditemuui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/8).

Hasyim melanjutkan, setelah pembahasan bersama tersebut Kemenkeu justru hanya menyetujui sekitar 33 persen dari anggaran yang diajukan yakni sebesar Rp 5,4 triliun, atau tepatnya Rp 1,24 triliun.

"Ketika kemudian sudah hitung-hitungan konkret jadinya segitu. Itu kan kita taunya dari surat Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Itu artinya kata putus bukan di sini, tapi di Kemenkeu," keluhnya.

Akibat dari itu, maka Hasyim menyatakan bahwa KPU RI harus menyesuaikan kembali penggunaan anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 tahun ini.

"Berdasar itu kita kan harus melakukan penghitungan ulang ya, dari semula yang dianggarkan sekian untuk kegiatan apa saja. Misalnya, volume, frekuensinya, itu harus diperhitungkan ulang dari dana usulan yang kami sampaikan ke dana yang disetujui," demikian Hasyim.

Populer

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Daftar Bakal Calon Gubernur, Barry Simorangkir Bicara Smart City dan Kesehatan Untuk Sumut

Selasa, 07 Mei 2024 | 22:04

Acara Lulus-Lulusan Pakai Atribut Bintang Kejora, Polisi Turun ke SMUN 2 Dogiyai

Selasa, 07 Mei 2024 | 21:57

Konflik Kepentingan, Klub Presiden Sulit Diwujudkan

Selasa, 07 Mei 2024 | 21:41

Lantamal VI Kirim Bantuan Kemanusiaan Untuk Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Selasa, 07 Mei 2024 | 21:33

Ketua MPR: Ditjen Bea Cukai, Perbaiki Kinerja dan Minimalkan Celah Pelanggaran!

Selasa, 07 Mei 2024 | 21:33

Anies: Yang Tidak Mendapatkan Amanah Berada di Luar Kabinet, Pakem Saya

Selasa, 07 Mei 2024 | 21:25

Ide Presidential Club Karena Prabowo Ingin Serap Pengalaman Presiden Terdahulu

Selasa, 07 Mei 2024 | 21:17

Ma’ruf Amin: Presidential Club Ide Bagus

Selasa, 07 Mei 2024 | 21:09

Matangkan Persiapan Pilkada, Golkar Gelar Rakor Bacakada se-Sumut

Selasa, 07 Mei 2024 | 21:04

Dua Kapal Patroli Baru Buatan Dalam Negeri Perkuat TNI AL, Ini Spesifikasinya

Selasa, 07 Mei 2024 | 21:00

Selengkapnya