Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra/Net
Masalah anggaran Pemilu Serentak 2024 yang tidak sepenuhnya dicairkan pemerintah ditanggapi mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra.
Sejumlah hal disampaikan Ilham usai beraudiensi dengan 7 anggota KPU RI periode 2022-2027 di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/8).
Mulanya, Ilham menyinggung soal independensi KPU dalam pelaksanaan pemilu, sehingga kebutuhan anggaran tidak semestinya dibenturkan dengan kepentingan politik.
"Bahwa soal anggaran ini tidak perlu sampai kemudian ada
bergaining politik antara KPU terkait kebijakan-kebijakan KPU misalnya," kata Ilham.
Terkait independensi KPU diatur di dalam Pasal 22 E UUD 1945, yang menyatakan; "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.â€
"KPU tidak boleh diintervensi oleh siapapun," sambung Ilham menegaskan.
Di samping itu, terkait besaran anggaran pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 yang diajukan KPU seharusnya dirinci dengan baik, sehingga bisa dipenuhi oleh pemerintah.
"Namun tentu saja pengeluaran anggaran ini harus disesuaikan dengan kerjaan KPU sesungguhnya, (baik) di masa 2022 seperti apa, 2023 seperti apa, dan 2024 seperti apa," tutur Ilham.
"Dan tentu transparansi anggaran juga penting. Masyarakat juga perlu paham, perlu tahu apa yang kira-kira anggaran apa yang akan dikeluarkan atau digunakan di tahun 2022 ini," imbuhnya.
Yang tak kalah penting, Ilham juga mendorong pemerintah agar bisa memenuhi kebutuhan anggaran yang diusulkan KPU.
"Pemerintah harus memahami bahwa beban KPU memang berat, sehingga anggaran memang harus dikeluarkan," demikian Ilham.
KPU telah mengusulkan anggaran Pemilu Serentak 2024 yang dibutuhkan untuk tahun ini sebesar Rp 8,06 triliun.
Dari total kebutuhan tersebut, KPU mulanya menerima pencairan sebesar Rp 2,45 triliun. Kemudian dilakukan pengajuan kembali sebesar Rp 5,4 triliun kepada Kemenkeu setelah melakukan pembahasan bersama DPR RI.
Dari pengajuan itu, disetujui Kemenkeu tambahan anggaran sebesar Rp 1,24 triliun. Artinya, kini sisa anggaran yang dibutuhkan KPU RI tapi belum dicairkan Kemenkeu adalah sebesar Rp 3,69 triliun.
Padahal, anggaran tersebut akan digunakan KPU untuk sarana prasarana pendukung pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dan operasional kerja KPU dari tinkat pusat hingga daerah.
