Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Net
Jumlah partai politik (parpol) yang akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (3/8), hanya ada dua parpol.
Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI Idham Holik dalam jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/8).
"Untuk kegiatan besok, ada 2 parpol yaitu di jam 2 siang," ujar Idham.
Dua parpol yang bakal mendaftar ke KPU RI besok, dinyatakan Idham, sudah bersurat ke KPU. Sehingga, untuk kehadirannya sudah dijadwalkan.
"Pertama Partai Garuda dan (kedua) Partai Damai Kasih Bangsa. Jadi besok kami akan menerima," demikian Idham.
Pendaftaran parpol bakal calon peserta Pemilu Serentak 2024 dilaksanakan KPU mulai 1 hingga 14 Agustus 2022.
Kemarin, ada sebanyak 9 parpol yang mendaftar ke KPU. Tapi, hanya 6 parpol yang dinyatakan lengkap dokumen pendafarannya sehingga statusnya terdaftar.
Enam parpol yang dinyatakan lengkap dokumennya merupakan parpol yang pernah menjadi peserta di Pemilu Serentak 2024. Di antaranya PDIP, PKP, PKS Perindo, Nasdem, dan PBB.
Sedangkan 3 parpol lainnya yaitu Partai Reformasi, Partai Prima dan Partai Pandai, dinyatakan belum lengkap dokumennya. Namun, mereka masih diberikan waktu untuk memperbaiki hingga masa akhir pendafarannya, yakni 14 Agustus 2022.
Adapun berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 4/2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Serentak 2024, ada 3 dokumen yang harus diserahkan parpol ke KPU ketika mendaftar.
Pertama, parpol harus membawa surat pendaftaran parpol; kedua, membawa surat pernyataan sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g; dan ketiga, rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota parpol calon peserta pemilu menggunakan formulir Model F-Rekap.Pendaftaran-Parpol.
Adapun surat pernyataan sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g adalah surat pernyataan dari pimpinan parpol tingkat pusat yang dibuat dengan model F-Surat.Pernyataan-Parpol yang ditandatangani oleh pimpinan parpol tingkat pusat dibubuhi cap parpol dan materai yang cukup dan di dalamnya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:
1. data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
3. memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
4. memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75 persen dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50 persen dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;
5. menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;
7. mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir Model F-Kantor.Tetap-Parpol yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
8. memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
9. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU.
