Berita

Ilustrasi Kereta Cepat jakarta Bandung/Net

Politik

Peneliti Indef: Sejak Awal Proyek KCJB Memang Bermasalah, Menteri BUMN Sebelumnya Harus Ikut Diperiksa

SELASA, 02 AGUSTUS 2022 | 12:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ada satu persoalan mendasar yang membuat proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun.

Hal tersebut diungkap oleh peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/8).
 
"Sejak awal memang project ini bermasalah," ujar Nailul Huda.


Sosok yang kerap disapa Huda ini menuturkan, salah satu sebab yang membuat munculnya masalah adalah besaran biaya pembangunan proyek tersebut, dimana memakan anggaran hingga 6,07 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 86,5 triliun.

Namun belakangan, China Development Bank meminta pemerintah Indonesia menambal pembengkakan biaya menjadi menjadi 8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 114,24 triliun.

"Biaya yang mahal membuat biaya perjalanan terlampau mahal bagi masyarakat kita di tengah banyaknya alternatif moda transportasi ke Bandung yang lebih terjangkau," ungkap Huda.

Oleh karena itu, Huda menduga ada pengelolaan yang tidak beres dari pemangku kebijakan dan juga pelaksana proyek KCJB, sehingga membuat anggaran proyek bengkak sekitar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 27,09 triliun.

"Makanya saya kira perlu dicek siapa saja aktor yang berperan dan mendapatkan keuntungan dari project kacau balau ini. Mulai dari Menteri BUMN yang periode sebelumnya," demikian Huda.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya