Berita

Ilustrasi Kereta Cepat jakarta Bandung/Net

Politik

Peneliti Indef: Sejak Awal Proyek KCJB Memang Bermasalah, Menteri BUMN Sebelumnya Harus Ikut Diperiksa

SELASA, 02 AGUSTUS 2022 | 12:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ada satu persoalan mendasar yang membuat proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun.

Hal tersebut diungkap oleh peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/8).
 
"Sejak awal memang project ini bermasalah," ujar Nailul Huda.


Sosok yang kerap disapa Huda ini menuturkan, salah satu sebab yang membuat munculnya masalah adalah besaran biaya pembangunan proyek tersebut, dimana memakan anggaran hingga 6,07 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 86,5 triliun.

Namun belakangan, China Development Bank meminta pemerintah Indonesia menambal pembengkakan biaya menjadi menjadi 8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 114,24 triliun.

"Biaya yang mahal membuat biaya perjalanan terlampau mahal bagi masyarakat kita di tengah banyaknya alternatif moda transportasi ke Bandung yang lebih terjangkau," ungkap Huda.

Oleh karena itu, Huda menduga ada pengelolaan yang tidak beres dari pemangku kebijakan dan juga pelaksana proyek KCJB, sehingga membuat anggaran proyek bengkak sekitar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 27,09 triliun.

"Makanya saya kira perlu dicek siapa saja aktor yang berperan dan mendapatkan keuntungan dari project kacau balau ini. Mulai dari Menteri BUMN yang periode sebelumnya," demikian Huda.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya