Temuan Bansos Ditimbun, Pimpinan Komisi VIII: Bansos Presiden di Bawah Koordinasi Kemensos

Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab perlu menjelaskan temuan bantuan sosial Presiden Joko Widodo yang tertimbun di lahan kosong di Depok, Jawa Barat.

"Sepengetahuan saya, bantuan sosial presiden pun juga tetap di bawah koordinasi Kementerian Sosial," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Senin (1/8).

Kata Ace, penjelasan Kementerian Sosial untuk menghindari prasangka liar masyarakat. Apalagi, ada keterlibatan swasta sebagai distributor bantuan sosial yang ditimbun, yakni perusahaan jasa pengiriman barang JNE.

"Kami minta kepada Kementerian Sosial, jika timbunan itu merupakan bansos untuk mengklarifikasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kecurigaan dan syak wasangka dari masyarakat," terangnya.

Pada sisi lain, legislator Partai Golkar ini juga meminta penegak hukum melakukan pengusutan siapa pelaku sebenarnya dari ditimbunnya bantuan sosial itu.

"Tentu kami juga mendesak kepada pihak penegak hukum untuk menelusuri siapa pelaku yang menimbun bantuan Sosial itu dan mengungkap apa motif di balik penimbunan bansos itu," pungkasnya.

Adapun Polisi telah memeriksa perwakilan JNE terkait temuan timbunan beras itu. JNE mengaku telah bekerja sama dengan PT DNR untuk menyalurkan paket beras bansos bagi masyarakat Depok.

"JNE bekerjasama dengan vendor PT DNR selaku pemegang distribusi beras bansos dari pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerima untuk wilayah Depok pada tahun 2020," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (1/8).

Dalam kerja sama itu pihak JNE mengaku memiliki wewenang dalam mendistribusikan paket beras bansos seberat ratusan ribu ton. Paket beras itu diambil oleh pihak JNE di gudang Bulog di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Namun, dalam proses pengambilan hingga pengiriman paket beras bansos itu rusak. JNE mengklaim kerusakan akibat paket beras bansos itu terkena hujan.

JNE mengaku telah mengganti beras yang rusak itu kepada pemerintah. JNE mengaku mengganti beras tersebut dengan paket yang setara.