Berita

Rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat/Net

Nusantara

Skenario Berubah, Pemrov Sumsel Diminta Cari Investor Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat

SELASA, 02 AGUSTUS 2022 | 03:05 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat terus dikebut. Hanya saja, saat ini terjadi perubahan skenario dari semula pembangunan dibantu Kementerian Perhubungan atau Pelindo. Namun, kini diminta cari investor sendiri.

Demikian diakui oleh Asisten II Setda Sumatera Selatan Darma Budhy usai rapat Evaluasi Percepatan Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Senin (1/8).

Dia mengatakan Pemprov Sumsel terus melakukan percepatan kepengurusan berbagai dokumen untuk merealisasikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. Bahkan, saat ini penetapan lokasi pembangunan pelabuhan diklaim sudah berada di meja Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.


"Tinggal menunggu keputusan Menhub saja, tidak lama lagi," kata Darma Budhy dikutip Kantor Berita RMOLSumsel.

Dijelaskan dia, progres rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat ini sudah banyak perkembangan. Begitu juga status hutannya telah selesai dilakukan. Tinggal pengukuran tapal batas hutan yang masih dalam kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk dibawa ke Kementerian Keuangan.

Hanya saja, saat ini terjadi perubahan skenario dalam pembangunan pelabuhan. Yang sebelumnya pembangunan dibantu pemerintah melalui Kemenhub atau Pelindo. Kini, pemerintah menginginkan agar pembangunan dermaga pelabuhan dilakukan oleh investor.

"Semula Pemprov Sumsel menyiapkan lahan, kini harus proaktif ikut mencari investor," terangnya.

Nantinya, kata Darma lagi,untuk pemakaian lahan kemungkinan menggunakan konsesi. Namun, belum diketahui berapa lama pemakaian tersebut, karena masih dalam tahap pembahasan di BPKP. Selain itu, nantinya akan dilakukan peningkatan seperti Hak Guna Usaha (HGU) di BPN Banyuasin.

Alih fungsi lahan ini ada tiga titik, pertama seluas 44 hektar. Kemudian, untuk dermaga seluas 40 hektar dan 10 hektar. Untuk tanah milik Pemprov sendiri yaitu seluas 67 hektar.

"Jika semua sudah selesai maka akan dilakukan peluncuran proyek. Sebab dengan hal itu bisa memastikan pelaksanaan pembangunan sehingga investasi bisa masuk," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Buyback Emas Antam Meroket Rp55.000, Satu Gram Dibanderol Rp2,45 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Keputusan Trump

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:56

IHSG Terbang 1,6 Persen Menuju 6.000, Rupiah Ikut Menguat

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:44

PKS: Koalisi Prabowo Akan Tetap Konstruktif Jaga Persatuan Bangsa

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:40

Pengusaha Heri Black Dicecar KPK soal Kontainer Berisi Sparepart di Pelabuhan Tanjung Emas

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:29

10 Kader Ramaikan Bursa Caketum PB SEMMI di Kongres IX Banten

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:17

Berkas Lengkap, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:08

Korea Pimpin Reli Bursa Asia

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:54

Galeri 24 Dorong Literasi Investasi Emas Masyarakat di Jakarta Fair 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:47

Manfaatkan Program Nikah Massal dan One Stop Nikah Solution dari Kemenag, Daftar Sekarang!

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:43

Selengkapnya