Berita

Rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat/Net

Nusantara

Skenario Berubah, Pemrov Sumsel Diminta Cari Investor Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat

SELASA, 02 AGUSTUS 2022 | 03:05 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat terus dikebut. Hanya saja, saat ini terjadi perubahan skenario dari semula pembangunan dibantu Kementerian Perhubungan atau Pelindo. Namun, kini diminta cari investor sendiri.

Demikian diakui oleh Asisten II Setda Sumatera Selatan Darma Budhy usai rapat Evaluasi Percepatan Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Senin (1/8).

Dia mengatakan Pemprov Sumsel terus melakukan percepatan kepengurusan berbagai dokumen untuk merealisasikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. Bahkan, saat ini penetapan lokasi pembangunan pelabuhan diklaim sudah berada di meja Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.


"Tinggal menunggu keputusan Menhub saja, tidak lama lagi," kata Darma Budhy dikutip Kantor Berita RMOLSumsel.

Dijelaskan dia, progres rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat ini sudah banyak perkembangan. Begitu juga status hutannya telah selesai dilakukan. Tinggal pengukuran tapal batas hutan yang masih dalam kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk dibawa ke Kementerian Keuangan.

Hanya saja, saat ini terjadi perubahan skenario dalam pembangunan pelabuhan. Yang sebelumnya pembangunan dibantu pemerintah melalui Kemenhub atau Pelindo. Kini, pemerintah menginginkan agar pembangunan dermaga pelabuhan dilakukan oleh investor.

"Semula Pemprov Sumsel menyiapkan lahan, kini harus proaktif ikut mencari investor," terangnya.

Nantinya, kata Darma lagi,untuk pemakaian lahan kemungkinan menggunakan konsesi. Namun, belum diketahui berapa lama pemakaian tersebut, karena masih dalam tahap pembahasan di BPKP. Selain itu, nantinya akan dilakukan peningkatan seperti Hak Guna Usaha (HGU) di BPN Banyuasin.

Alih fungsi lahan ini ada tiga titik, pertama seluas 44 hektar. Kemudian, untuk dermaga seluas 40 hektar dan 10 hektar. Untuk tanah milik Pemprov sendiri yaitu seluas 67 hektar.

"Jika semua sudah selesai maka akan dilakukan peluncuran proyek. Sebab dengan hal itu bisa memastikan pelaksanaan pembangunan sehingga investasi bisa masuk," pungkasnya.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya