Berita

Rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat/Net

Nusantara

Skenario Berubah, Pemrov Sumsel Diminta Cari Investor Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat

SELASA, 02 AGUSTUS 2022 | 03:05 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat terus dikebut. Hanya saja, saat ini terjadi perubahan skenario dari semula pembangunan dibantu Kementerian Perhubungan atau Pelindo. Namun, kini diminta cari investor sendiri.

Demikian diakui oleh Asisten II Setda Sumatera Selatan Darma Budhy usai rapat Evaluasi Percepatan Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Senin (1/8).

Dia mengatakan Pemprov Sumsel terus melakukan percepatan kepengurusan berbagai dokumen untuk merealisasikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. Bahkan, saat ini penetapan lokasi pembangunan pelabuhan diklaim sudah berada di meja Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.


"Tinggal menunggu keputusan Menhub saja, tidak lama lagi," kata Darma Budhy dikutip Kantor Berita RMOLSumsel.

Dijelaskan dia, progres rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat ini sudah banyak perkembangan. Begitu juga status hutannya telah selesai dilakukan. Tinggal pengukuran tapal batas hutan yang masih dalam kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk dibawa ke Kementerian Keuangan.

Hanya saja, saat ini terjadi perubahan skenario dalam pembangunan pelabuhan. Yang sebelumnya pembangunan dibantu pemerintah melalui Kemenhub atau Pelindo. Kini, pemerintah menginginkan agar pembangunan dermaga pelabuhan dilakukan oleh investor.

"Semula Pemprov Sumsel menyiapkan lahan, kini harus proaktif ikut mencari investor," terangnya.

Nantinya, kata Darma lagi,untuk pemakaian lahan kemungkinan menggunakan konsesi. Namun, belum diketahui berapa lama pemakaian tersebut, karena masih dalam tahap pembahasan di BPKP. Selain itu, nantinya akan dilakukan peningkatan seperti Hak Guna Usaha (HGU) di BPN Banyuasin.

Alih fungsi lahan ini ada tiga titik, pertama seluas 44 hektar. Kemudian, untuk dermaga seluas 40 hektar dan 10 hektar. Untuk tanah milik Pemprov sendiri yaitu seluas 67 hektar.

"Jika semua sudah selesai maka akan dilakukan peluncuran proyek. Sebab dengan hal itu bisa memastikan pelaksanaan pembangunan sehingga investasi bisa masuk," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya