Presiden Serbia Aleksandar Vucic/Net
Ketegangan di bagian utara Kosovo yang berpenduduk mayoritas Serbia meningkat menjelang tenggat waktu berlakunya aturan baru tentang pelat kendaraan dan indentitas warga. Menyoroti situasi yang merugikan rakyatnya,
Presiden Serbia Aleksandar Vucic menyerukan dialog dan mengatakan bahwa perdamaian adalah kepentingan terbaik.
"Sangat penting bagi kami bahwa dialog berlanjut dan kami mulai menyelesaikan masalah secara damai," kata Vucic, setelah pertemuan dengan Staf Umum Angkatan Bersenjata, Senin (1/8), seperti dikutip dari Anadolu Agency.
Vucic telah menyampaikan permohonannya kepada perwakilan internasional untuk melakukan segala kemungkinan agar menghentikan ketegangan di perbatasan Kosovo. Ia yakin situasi akan membaik segera dan kedua pihak bisa mencapai perdamaian dengan solusi kompromi baru.
Serbia mungkin akan menghadapi pertarungan politik terbesarnya dalam beberapa hari mendatang. Ia menyampaikan apresiasinya terhadap pihak-pihak yang selalu mendukung Serbia.
"Saya terutama ingin berterima kasih kepada perwakilan Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, yang bereaksi dengan sangat tepat," kata Vucic.
Ketegangan antara Serbia dan Kosovo kembali meningkat pada Minggu (31/7) menjelang undang-undang baru Kosovo yang mulai berlaku Senin (1/8), yang mewajibkan semua orang, termasuk orang Serbia yang tinggal di Kosovo, untuk memiliki kartu identitas dan plat nomor Kosovo.
Menurut media lokal, sirene serangan udara terdengar di sepanjang perbatasan Kosovo/Serbia saat Kosovo akan membatasi penyeberangan perbatasan. Beberapa media melaporkan ada warga yang tertembak dan ada warga yang dipukuli karena berusaha menerobos barusan barikade.
Polisi Kosovo mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada pernyataan resmi bahwa ada yang tertembak atau terluka.
"Kami menghimbau kepada seluruh warga dan media untuk tidak terjerumus pada berita bohong yang cenderung membuat situasi tidak stabil dan menimbulkan kepanikan," kata aparat Kosovo.
Kementerian Pertahanan Serbia balas mengeluarkan pernyataan yang menuduh bahwa pemerintah Kosovo menyebarkan sejumlah besar disinformasi, termasuk melalui akun palsu di media sosial.
Vucic juga menuduh orang-orang menggunakan ancaman dan menyebarkan desas-desus untuk menimbulkan ketakutan dan kerusuhan, memperingatkan orang-orang Serbia di Kosovo untuk tidak "bereaksi terhadap provokasi."
Kosovo, yang sebagian besar dihuni oleh orang Albania, memisahkan diri dari Serbia pada 1999 dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 2008. Kosovo diakui oleh lebih dari 100 negara, termasuk AS, Inggris, Prancis, Jerman, dan Türkiye. Serbia tidak mengakui hal ini dan terus mengklaim wilayah tersebut.
